Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Dukung UHC Prioritas Program 100 Hari Kerja Bupati-Wabup

KABUPATEN – Selaras dengan program kerja 100 hari kerja Bupati Muhammad Albarraa dan Wabup Muhammad Rizal Oktavian, perjuangan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis membuahkan hasil.

 Setelah dikaji dengan seksama bersama dinas kesehatan (dinkes) dan BPJS Kesehatan, Kabupaten Mojokerto berhasil menggulirkan program universal health coverage (UHC) prioritas kepada seluruh warga Kabupaten Mojokerto. Namun, agar program ini dinilai tak sekadar ceremonial launching, kemarin (16/4) komisi IV menggelar hearing dengan pihak-pihak terkait. Meliputi, dinkes, dinsos, dan BPJS Kesehatan, di kantor DPRD, Jalan RA Basuni, Desa/Kecamatan Sooko.

 ’’Prinsipnya,  hearing ini kita tekankan pada perjalanan panjang, tidak berhenti di ceremonial launching saja. Tetapi, infrastruktur pendukung pelaksanaan pelayanan UHC juga harus terus kita kebut. Sosialisasi dan pemahaman secara teknis perlu ditingkatkan, agar masyarakat tidak bingung, ’’ ungkap Ketua Komisi IV Mohammad Agus Fauzan, kemarin (16/4).

 Anggota Fraksi PKB bersama anggota komisi IV ini juga berkomitmen untuk mengawal hingga program 100 hari kerja bupati dan wabup benar-benar mempermudah semua warga. Bahkan, seiring diluncurkannya program UHC prioritas, komisi IV juga melakukan sosialisasi secara masif kepada semua elemen masyarakat. ’’Harapan kita, jangan sampai masyarakat dibuat bingung dengan program ini. Makanya, kita dukung melalui sosialisasi ke desa-desa. Ini program baru, butuh pengawalan yang intens, ’’ tegasnya.

Memang, tidak mudah dalam menjalankan program ini. Sehingga, lanjut Fauzan, perlu dilakukan koordinasi dengan dinkes dan BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan teknis di lapangan. Termasuk mengoptimalkan infrastruktur kesehatan dan segala pendukungnya. Meliputi, peningkatan kapasitas faskes tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik. Baik dari segi jumlah, sumber daya manusia (SDM), hingga alat kelengkapan kesehatan.

 ’’Kami juga mendorong dinkes dan BPJS Kesehatan membuka posko untuk melayani masyarakat yang akan berpindah status kepesertaan BPJS-nya, ’’ tuturnya. Tak terkecuali, tegas Fauzan, peningkatan mutu layanan di RSUD dan rumah sakit rujukan, serta penguatan sistem rujukan berjenjang juga tidak boleh diabaikan.

’’Kami akan melakukan sidak ke rumah sakit untuk memastikan pelayanan UHC prioritas ini berjalan dengan baik, dan benar-benar memberikan asas manfaat bagi masyarakat, ’’ paparnya. Menyusul, anggaran yang digelontorkan untuk mendukung program tersebut cukup tinggi, yakni mencapai Rp 66 miliar. ’’Mohon doanya, semoga ikhtiar dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga senantiasa diberikan kemudahan, ’’ pungkas Fauzan.