Kondisi Keamanan Lingkar Tambang PT AMNT Tetap Kondusif, Meski Keluhan Masyarakat Masih Ada

Sumbawa Barat, NTB – Keamanan di sekitar lingkar tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat saat ini masih terjaga dengan baik. Namun, sejumlah masyarakat dan LSM masih terus menyuarakan protes terkait dampak lingkungan serta kebijakan rekrutmen karyawan lokal PT AMNT.

Ketua Forum Kepala Desa se-Kecamatan Maluk, Suhardi, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Damai, mengakui bahwa masih terdapat keluhan dari warga, terutama setelah bencana banjir parah yang melanda lima desa di lingkar tambang baru-baru ini. Menurutnya, banjir tersebut menjadi perhatian utama masyarakat dan dikaitkan dengan keberadaan perusahaan tambang di wilayah tersebut.

“Memang betul masih ada beberapa keluhan dari masyarakat di desa-desa sekitar tambang, ” ujar Suhardi.

Sebagai langkah penyelesaian, ia mengungkapkan bahwa PT AMNT telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk memperbaiki sistem sanitasi dan drainase di sepanjang jalan Kecamatan Maluk. Upaya ini bertujuan untuk mencegah banjir berulang di musim penghujan mendatang.

Selain masalah lingkungan, persoalan rekrutmen tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian warga lingkar tambang. Suhardi menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa telah mendapatkan penjelasan dari PT AMNT, di mana proses rekrutmen diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Namun, sebagian besar masyarakat masih belum memahami mekanisme ini, sehingga perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dari pihak perusahaan.

“Kami mengharapkan PT AMNT terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat lingkar tambang, tentunya dengan pendampingan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ” tambahnya.

Menanggapi potensi aksi unjuk rasa dari masyarakat, Suhardi selalu mengimbau agar segala bentuk aspirasi disampaikan melalui jalur yang lebih bijak, seperti audiensi atau dialog (hearing), tanpa harus melakukan aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas).

Di akhir keterangannya, Suhardi menegaskan komitmennya sebagai Ketua Forum Kepala Desa untuk mendukung pihak kepolisian dalam menjaga kondusifitas di lingkar tambang. Ia dan para kepala desa lainnya siap bekerja sama dalam berbagai tugas kepolisian, termasuk dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba.

“Kami siap membantu Kepolisian dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah bersama dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ” pungkasnya.(Adb)