PURWOKERTO – Komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kembali ditegaskan dalam Kegiatan Zoom Meeting Konsolidasi terhadap tiga kementerian teknis di lingkungan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) yang digelar pada Senin (8/6/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum tersebut diikuti secara daring oleh pejabat struktural dan anggota Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bapas Kelas II Purwokerto.
Mengusung tema “Komitmen Moral dan Profesional dalam Memberikan Layanan Secara Adil, Transparan, dan Akuntabel”, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pengarahan dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Dalam arahannya, Yusril menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Governance sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. “Good Governance harus diwujudkan melalui pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Integritas aparatur menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, ” tegas Yusril.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa prinsip keadilan diwujudkan melalui kesetaraan akses layanan, perlakuan yang tidak diskriminatif, serta perhatian terhadap kelompok rentan. Sementara transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses layanan, dan pemanfaatan teknologi. Adapun akuntabilitas tercermin dari kejelasan tugas dan tanggung jawab petugas, tersedianya mekanisme pengaduan yang responsif, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.
Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas II Purwokerto, Karyono, menilai kegiatan konsolidasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, arahan yang disampaikan sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan yang selama ini terus dilakukan oleh Bapas Purwokerto.
“Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan layanan, tetapi juga dari integritas petugas dalam menjalankan tugas. Melalui kegiatan ini, kami semakin memahami pentingnya menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat, ” ujar Karyono.
Ia menambahkan bahwa nilai-nilai Good Governance menjadi pedoman penting bagi jajaran Bapas Purwokerto dalam menjalankan tugas pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan penerapan tata kelola yang baik, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan semakin meningkat.
Melalui kegiatan konsolidasi nasional tersebut, Bapas Kelas II Purwokerto menegaskan kesiapan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pelayanan prima di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
(Humas Bapas Purwokerto)
