Pasaman — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman terus mempererat sinergi dalam memperkuat fondasi pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kolaborasi strategis ini dibahas dalam pertemuan antara Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Syahrawi Munthe, dan Wakil Bupati Pasaman, Parulian Dalimunthe, yang berlangsung pada Rabu (29/10/2025) di ruang pertemuan perwakilan Bupati Pasaman.
Dalam kesempatan itu, Syahrawi Munthe menjelaskan bahwa KPPN, sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, tidak hanya berperan dalam penyaluran anggaran, tetapi juga menjadi mitra teknis dan strategis pemerintah daerah untuk menggali potensi ekonomi serta mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
“KPPN bukan hanya institusi penyalur anggaran, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi ekonomi dan mencari skema pembiayaan yang tidak membebani fiskal daerah, ” ujar Syahrawi.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunthe menyambut baik ide dan gagasan yang disampaikan oleh Kepala KPPN. Ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal, sehingga dibutuhkan terobosan pembiayaan alternatif untuk memperkuat layanan publik dan mendorong pembangunan infrastruktur.
“Kita harus kreatif mencari sumber pembiayaan baru agar pelayanan publik meningkat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diperkuat, ” tegas Parulian.
Lebih lanjut, Parulian menyoroti tantangan besar dalam pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC), di mana seluruh warga Pasaman diharapkan memperoleh akses layanan kesehatan dengan pembiayaan iuran BPJS. Menurutnya, hal ini memberikan tekanan tambahan terhadap keuangan daerah yang masih terbatas.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Pasaman juga tengah menyiapkan sejumlah program pengembangan, di antaranya revitalisasi Museum Tuanku Imam Bonjol sebagai ikon wisata sejarah daerah, pengembangan pariwisata ekuator Bonjol, serta menghidupkan kembali BUMD yang selama ini tidak aktif.
“Langkah-langkah ini diharapkan dapat menggeliatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Syahrawi Munthe menegaskan bahwa terdapat tiga skema pembiayaan yang dapat dijajaki oleh pemerintah daerah, yakni:
1. Investasi Pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) atau BUMN sebagai Government Investment Operator;
2. Pinjaman Pemerintah Pusat; dan
3. Pinjaman Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
“Pemerintah daerah perlu melakukan kajian mendalam untuk menentukan alternatif pembiayaan yang paling sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing, ” jelasnya.
Selain itu, KPPN juga memperkenalkan program Ultra Mikro (UMi) — inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat sektor UMKM melalui pembiayaan hingga Rp20 juta tanpa jaminan, bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses ke perbankan.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara KPPN Lubuk Sikaping dan Pemkab Pasaman untuk terus memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan ekonomi lokal, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Pasaman yang maju, mandiri, dan sejahtera, ” tutup Syahrawi Munthe.
