Kediri - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melanjutkan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah, pada Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan akurasi data pemilih di lokasi khusus pasca-pelaksanaan Pilkada.
Rombongan KPU terdiri dari Nia Sari (Divisi Perencanaan Data), Ro’ihaatul Janah (Divisi SDM & Sosialisasi), Adib Seimatus Sofie (Divisi Teknis), dan Imam Murofid (Divisi Hukum).
Sambutan Ketua KPU Reza Kristian diwakili Nia Sari, ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Ponpes Wali Barokah dalam menyukseskan Pilkada Kota Kediri.
"Kami berterima kasih kepada Pondok Pesantren Wali Barokah atas kerja sama yang baik. Pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri berjalan lancar dan sukses, tanpa adanya gugatan, " ujar Nia.
Ia juga menyebutkan adanya satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus di lingkungan Ponpes Wali barokah. "Alhamdulillah santri Wali Barokah tergolong aktif melakukan pemungutan suara, menunjukkan dukungan pondok terhadap proses demokrasi di lokasi TPS khusus pondok ini, " ujarnya.
Kemudian, ia memaparkan progres PDPB KPU Kota Kediri yang merujuk pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, yaitu DPT Pilkada sebelumnya 222.265 pemilih. Total pemilih saat ini (Pasca-Pleno Oktober) 228.080 pemilih. Dan kenaikan Jumlah Pemilih adalah 5.815 pemilih.
"Dari total tersebut, terdapat 1.388 pemilih dari lokasi khusus, termasuk Lapas, Ponpes Al-Amin, dan Ponpes Wali Barokah yang sebelumnya tercatat 231 pemilih, " lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut instruksi KPU RI untuk mengkoordinasikan data terkini di lokasi khusus.
"Harapan kami, apabila dari 231 pemilih tersebut kini sudah tidak lagi berada di Kota Kediri, pihak Pondok dapat memberikan informasi kepada kami agar nama-nama tersebut dapat dihapus dari DPT, " tegas Nia.
"Karena KPU dijadwalkan akan melaksanakan pleno penutupan DPT akhir tahun 2025 pada awal Desember, " tandasnya.
Selanjutnya, Ketua Ponpes Wali Barokah, H.Sunarto menyambut baik dan menyatakan komitmennya untuk memastikan partisipasi santri. "Kami ingin terus mendorong agar para santri yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya, " ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemilu adalah kegiatan konstitusional wajib sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ia juga menyadari tantangan data di lingkungan santri yang memiliki tingkat pergerakan tinggi.
"Kami selalu berupaya agar penyelenggaraan pemilu berlangsung aman, lancar, dan partisipasi pemilih bisa meningkat, " ujarnya.
Menanggapi permintaan pemutakhiran data 231 pemilih, pihak Ponpes Wali Barokah menyatakan kesiapan untuk segera melakukan verifikasi data ulang.
"Kami akan mereview kembali data tahun 2024 yang masuk di TPS khusus. Kami akan melakukan penyisiran ulang, dan jika diperlukan, kami siapkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, " jelas H.Sunarto.
Ia memohon waktu kurang lebih satu minggu untuk menyiapkan data tersebut, dengan tujuan memastikan seluruh santri yang telah memenuhi syarat usia dapat tercatat dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada dan Pilpres berikutnya.
"Semoga waktu yang diberikan untuk pemutakhiran data pemilih di TPS khusus cukup untuk menyelesaikannya. Sehingga data tersebut bisa segera menyerahkannya kepada pihak KPU, " tutupnya.
