BARRU – Belum genap setahun memimpin Barru, Bupati Andi Ina Kartika Sari sudah harus berhadapan dengan gelombang kritik keras dari tokoh media lokal.
Sorotan utama diarahkan pada dugaan ketidakseimbangan prioritas pembangunan, di mana program-program ambisius yang dijanjikan saat Pilkada seolah terabaikan, digantikan oleh fokus berlebihan pada program nasional dari pemerintah pusat.
Kritikan pedas ini dilontarkan oleh Arianto, Ketua DPP Majelis Pertimbangan Organisasi dan Etik Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI) sekaligus Pemimpin Redaksi JURNAL.
Menurut Arianto, yang intens memantau geliat pemerintahan Barru, realisasi visi dan misi yang diagungkan untuk mewujudkan kesejahteraan Barru secara cepat, berkelanjutan, dan berkeadilan tampak minim dan melambat.
"Dari pemberitaan di media massa, seolah-olah Pemkab Barru lebih membanggakan melaksanakan program pusat, sementara program daerah yang dielu-elukan saat kampanye tidak terlaksana, " ujar Arianto dengan nada prihatin.
Ia menduga, fokus ini tak lepas dari faktor kenyamanan, ketersediaan dana segar dari pusat. Program seperti Sekolah Rakyat, Makan Bersama Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang bersumber dari anggaran pusat, dinilai menjadi jalan pintas yang membuat Pemkab Barru tidak perlu bersusah payah mencari sumber pendanaan untuk membiayai janji-janji daerah.
"Padahal, program daerah atau program yang dikampanyekan, masyarakat Barru sangat berharap dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, " tegasnya.
Banjir, Infrastruktur Bobrok, dan Potensi Ekonomi Terbengkalai
Fokus pada program nasional yang belum terbukti relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Barru menjadi kecaman paling serius.
Arianto menyoroti sejumlah masalah lokal yang terkesan terabaikan di tengah euforia program pusat yakni:
- Ancaman Bencana: Perlunya fokus pada pencegahan potensi banjir besar yang selalu mengintai, khususnya pada November-Desember.
- Infrastruktur Kritis: Masalah infrastruktur lokal yang rusak dan memerlukan pembenahan segera.
- Pelayanan Publik: Kualitas layanan publik yang tidak memadai.
- Ekonomi Lokal: Potensi ekonomi daerah seperti pengembangan objek wisata dan pembinaan UMKM yang dinilai belum tergarap optimal.
"Focus ke program nasional, berarti mengubur janji-janji kampanye saat Pilkada, " kecam Arianto.
Ia khawatir, sikap ini membuat sumber daya dan potensi alam Barru seperti pariwisata, budaya, dan pertanian tidak tereksploitasi untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat lokal.
Arianto mendesak agar Pemkab Barru segera berpikir ulang dan melakukan koreksi total terhadap arah pembangunan.
"Bupati Barru perlu memastikan bahwa visi dan misi daerah terwujud melalui program pembangunan daerah yang konsisten, spesifik, dan dirancang untuk mengatasi isu strategis lokal, bukan fokus pada program nasional yang belum tentu menjadi kebutuhan lokal, " pungkasnya, menandaskan bahwa kepemimpinan Barru harus memprioritaskan kepentingan warga Barru, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan program pusat.
