BARRU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru kembali menuai kritik keras dari Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI), Arianto.
Kali ini, sorotan diarahkan pada manajemen keuangan daerah dan kemampuan inovasi Pemkab dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
Arianto secara tegas menyatakan bahwa keluhan mengenai pemotongan anggaran atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikasi adanya ketidakmampuan dan kelemahan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Ia berpendapat bahwa mengelola daerah dengan anggaran yang mencukupi atau surplus adalah hal yang mudah, bahkan bagi orang yang tidak berpendidikan sekalipun.
"Kalau APBD mencukupi atau surplus, orang yang tak berpendidikan pun bisa menjalankan roda pemerintahan. Justru disinilah kepala daerah ditantang untuk berinovasi dan kreatif dalam mencari pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan, " ujar Arianto.
Menurut Arianto, fungsi utama seorang kepala daerah yang kompeten adalah menunjukkan kreativitas dan kecerdasan fiskal saat APBD mengalami tekanan atau pemotongan, bukan dengan berkeluh kesah.
Dikatakan, ketidakmampuan mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang inovatif, atau kegagalan mengelola alokasi anggaran secara efisien, adalah tolok ukur sesungguhnya dari kualitas kepemimpinan.
Arianto menekankan bahwa Pemkab Barru tidak seharusnya menjadikan isu pemotongan anggaran sebagai pembenaran untuk melambatkan atau menghentikan program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
"Jadi, pemotongan anggaran dan sebagainya itu tidak boleh dikeluhkan karena hal itu menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahan menjalankan roda pemerintahan, " tegasnya, menuntut Pemkab Barru untuk lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi yang cerdas dan berpihak pada potensi lokal.
AMJI-RI mendesak Bupati Barru dan jajarannya untuk segera mereformulasi strategi keuangan daerah, mencari sumber-sumber pendapatan baru yang sah, dan memangkas birokrasi yang tidak efisien agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan sepenuhnya untuk pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan publik.
