Kunker di BPTD dan KSOP, Teguh Iswara Suardi: Transportasi Elemen Vital Gerakkan Ekonomi

MAKASSAR - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi NasDem Teguh Iswara Suardi, ST. M.Sc, menekankan bahwa transportasi merupakan elemen vital dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya di daerah yang menjadi simpul strategis logistik seperti Sulawesi Selatan.

Penekanan ini disampaikan Teguh Iswara Suardi saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan Balai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar, belum lama ini.

Kunjungan kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan sektor perhubungan di wilayah Sulawesi Selatan.

Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk mengetahui langsung capaian pembangunan transportasi darat dan laut, serta efektivitas pelayanan publik yang dikelola oleh kedua balai teknis tersebut. 

“Pembangunan infrastruktur transportasi bukan semata soal pembangunan fisik, tapi bagaimana memastikan konektivitas antarwilayah berjalan optimal, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, ” ujar Teguh Iswara saat berdialog dengan pejabat dan staf BPTD dan KSOP.

Dalam tinjauannya, Teguh menyoroti perlunya akselerasi program strategis nasional di sektor transportasi, termasuk revitalisasi pelabuhan, peningkatan layanan keselamatan pelayaran, dan optimalisasi terminal angkutan darat. 

Ia juga mengapresiasi sejumlah inisiatif yang telah dijalankan oleh BPTD dan KSOP, namun menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

“Kami di Komisi V akan terus mendorong kementerian terkait untuk memastikan anggaran pembangunan tersalurkan tepat sasaran, serta memberi ruang inovasi bagi unit pelaksana teknis seperti BPTD dan KSOP agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, ” tegasnya.

Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi langsung dari para pelaksana teknis di lapangan. Beberapa isu seperti keterbatasan SDM, kebutuhan peralatan pendukung keselamatan, serta sinkronisasi lintas sektor menjadi perhatian serius. 

Di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah pusat sesuai arahan Presiden RI, sejumlah program pun mengalami penyesuaian dan belum dapat direalisasikan secara optimal. 

Teguh menilai, dalam situasi seperti ini, justru dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat dan perencanaan yang lebih adaptif antara pusat dan daerah, agar pembangunan tetap berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

“Kondisi efisiensi fiskal nasional tentu berdampak pada pelaksanaan di lapangan. Maka dari itu, sinergi dan penentuan skala prioritas pembangunan harus betul-betul matang agar tidak ada potensi program yang stagnan atau tidak tepat guna, ” tutupnya.