KUR Perumahan Segera Hadir, Prabowo Resmikan Oktober 2025

3 hours ago 1

JAKARTA - Mimpi memiliki rumah impian semakin dekat bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor perbankan akan segera mewujudkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk sektor perumahan. Langkah strategis ini dirancang untuk membuka lebar pintu akses pembiayaan, memungkinkan lebih banyak warga negara dan para pengusaha kecil untuk memiliki hunian layak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa peluncuran program monumental ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober mendatang, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian menjadi penanda pentingnya program ini bagi pemerintah.

"Direncanakan pertengahan bulan depan lah, minggu ke-2 Oktober. Tadi Bapak Presiden menyatakan akan hadir, " ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/9/2025).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa inisiatif KUR perumahan ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam memperkuat ekosistem KUR. Selain itu, pemerintah juga akan gencar melakukan sosialisasi terkait KUR untuk para pekerja migran, guna memastikan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi kita akan mendorong ekosistem KUR capaiannya, kemudian yang kedua juga terkait dengan KUR perumahan, dan ketiga KUR pekerja migran. Jadi itu kita akan dorong sosialisasi, " tegasnya.

Menteri UMKM, Maman Abdurrachman, menambahkan bahwa skema KUR ke depan akan dikelompokkan menjadi empat klaster utama. Keempat klaster tersebut meliputi KUR UMKM, KUR Perumahan, KUR Pekerja Migran, dan KUR Padat Karya. Pengelompokan ini diharapkan dapat memberikan fokus yang lebih tajam dan pelayanan yang lebih efektif bagi setiap segmen.

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini pun cukup signifikan. Sebesar Rp 280 triliun dialokasikan untuk KUR UMKM, sementara KUR perumahan akan mendapatkan porsi sebesar Rp 130 triliun. Angka ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong sektor-sektor vital ini.

"Kami sedang mempersiapkan agenda 2 hal yang nanti akan diselenggarakan di bulan Oktober antara minggu pertama atau minggu kedua, " ujar Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (16/9/2025).

Realisasi penyaluran KUR hingga 14 September 2025 telah mencapai Rp 190 triliun, dengan total 3, 24 juta debitur yang terdaftar. Angka ini mencakup 1, 05 juta debitur baru dan 1, 08 juta debitur yang berhasil melakukan graduasi atau naik kelas.

"Alhamdulillah, realisasi KUR kita dari 1 Januari sampai 14 September 2025 sudah mencapai Rp190 triliun, " tegas Maman saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (16/9/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merinci bagaimana dana KUR perumahan ini akan disalurkan. Dari total Rp 130 triliun, sebesar Rp 13 triliun akan difokuskan untuk UMKM yang bergerak di sektor perumahan, seperti penyedia homestay, restoran, hingga pelaku usaha daring yang memanfaatkan rumah sebagai basis operasional. Sisanya, Rp 117 triliun, akan dialokasikan untuk sisi suplai, yang mencakup para kontraktor, developer, dan toko bangunan.

"Itu nanti buat UMKM-UMKM itu sudah disiapkan dana Rp13 triliun. Ya, Rp13 triliun itu bisa buat nanti homestay, yang punya restoran, yang online di rumahnya, begitu. Kalau dari segi supply itu ada Rp117 triliun. Itu sudah bisa buat kontraktor, developer, dan toko bangunan, " ujarnya.

Bank BRI, sebagai salah satu bank pelat merah yang memiliki ekosistem kuat, menyatakan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam penyaluran KUR Perumahan. Direktur Utama Bank BRI, Hery Gunardi, menargetkan penyaluran dana sebesar Rp 13 triliun untuk segmen permintaan dapat terealisasi dalam kurun waktu singkat, yaitu 3 hingga 3, 5 bulan.

"BRI, ekosistemnya sangat siap, terutama dari segi demand, itu kan BRI yang paling banyak, paling siap, database-nya juga sangat lengkap, sehingga nanti bagaimana serapan yang Rp13 triliun untuk segi demand itu bisa maksimal dalam waktu 3 bulan, mungkin 3 bulan setengah ini, " ujarnya. (PERS)

Read Entire Article
Karya | Politics | | |