Mataram, NTB – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi dikukuhkan dalam sebuah upacara penuh makna di Aula Taman Budaya NTB, Rabu (4/11/2025).
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LEMTARI, Suhili Husen Datuk Mudo, dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, tokoh adat, budayawan, hingga mahasiswa dan perwakilan masyarakat dari berbagai daerah di NTB.
Dalam sambutannya, Suhili Husen menegaskan bahwa keberadaan LEMTARI merupakan bagian penting dalam menjaga jati diri bangsa. Menurutnya, kekuatan sejati Indonesia terletak pada keberagaman adat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur.
“Bangsa ini besar karena adat dan budayanya. Namun kini kita melihat banyak pergeseran nilai adat istiadat yang mulai terkikis oleh zaman. LEMTARI hadir untuk mengembalikan nilai-nilai luhur itu sebagai benteng moral bangsa, ” tegasnya.
Suhili juga menekankan bahwa LEMTARI di seluruh daerah di Indonesia diharapkan mampu menjadi garda depan dalam memperkuat peran hukum adat di tengah masyarakat. Terutama dalam penyelesaian kasus-kasus ringan atau tindak pidana ringan (Tipiring) melalui pendekatan Restorative Justice (RJ), yang sejalan dengan upaya pemerintah menjaga harmoni sosial.
“Kami ingin hukum adat kembali hidup di tengah masyarakat. Karena di sanalah letak kekuatan moral dan keseimbangan sosial yang sesungguhnya, ” ujarnya.
Adapun pengurus inti DPW LEMTARI NTB yang dikukuhkan meliputi:
Ketua: Nurdin Dino
Sekretaris: Sony Pangeran BP
Bendahara: Hj. Siti Halimah
Sementara itu, Ketua DPW LEMTARI NTB, Nurdin Dino, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen menghidupkan kembali nilai-nilai adat istiadat di seluruh pelosok NTB.
“Kami akan membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten/kota di NTB agar peran LEMTARI bisa dirasakan masyarakat di tingkat bawah. LEMTARI harus menjadi benteng adat di setiap daerah, ” ucapnya.
Pria yang juga dikenal sebagai salah satu pengacara senior di NTB ini menjelaskan bahwa pihaknya akan mendorong lahirnya Peraturan Adat Daerah NTB sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan sosial di masyarakat.
“Adat itu sebenarnya sudah lama menjadi dasar dalam kehidupan kita, bahkan sebelum hukum negara lahir. Karena itu, kami ingin adat dan hukum adat kembali menjadi bagian penting dalam sistem sosial dan hukum kita, ” tegasnya.
Dengan dikukuhkannya DPW LEMTARI NTB, diharapkan lembaga ini mampu menjadi wadah pelestarian adat dan budaya, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni, memperkuat kearifan lokal, serta membangun karakter masyarakat NTB yang beradab dan berbudaya. (Adb)
