JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), mengambil langkah strategis dengan mentransformasi program literasi digital nasional. Fokus kini bergeser secara signifikan untuk membekali masyarakat dengan kecakapan yang lebih mendalam dalam menghadapi lanskap digital yang terus berkembang pesat, terutama ancaman dari kecerdasan artifisial (AI) dan maraknya disinformasi. Upaya ini krusial agar masyarakat tidak hanya mahir menggunakan teknologi, melainkan juga mampu memanfaatkannya secara aman, cerdas, dan produktif.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa evolusi ini dilatarbelakangi oleh pergeseran kebutuhan masyarakat. Dahulu, program lebih menekankan pada pengenalan dasar internet dan perangkat digital. Kini, tuntutan kompetensi menjadi lebih kompleks dan kontekstual.
"Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang, " ujar Nezar Patria.
Transformasi strategi ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap program literasi digital yang telah berjalan hampir satu dekade.
"Kita melakukan program-program literasi digital sudah cukup lama, hampir satu dekade dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap program ini juga sudah final. Kita tidak melanjutkan lagi literasi digital seperti yang dulu, " tegas Nezar Patria.
Kini, penekanan utama diarahkan pada penguatan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan menangkal berbagai bentuk disinformasi, misinformasi, serta hoaks yang semakin canggih berkat perkembangan AI. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memahami cara kerja teknologi baru dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab demi kemajuan di sektor ekonomi, pendidikan, hingga sosial.
Upaya penguatan literasi keamanan siber juga menjadi agenda prioritas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro, menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak.
"Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas, " ujar Satryo Suryantoro.
Menurut Satryo, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan digital nasional yang kokoh, terutama dalam menghadapi meningkatnya ancaman kejahatan siber yang memanfaatkan AI, serangan phishing, rekayasa sosial, dan disinformasi yang kian merajalela.(**)
