BARRU - Peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Kabupaten Barru Tahun 2025 oleh Bupati Andi Ina Kartika Sari di Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Senin (27/10/2025) menuai kritik keras dari kalangan aktivis.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sekoci, Arianto, menilai KIPP yang mengusung tema "Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak" tersebut gagal total dalam aspek pelibatan masyarakat dan cenderung menjadi ajang inovasi eksklusif ASN.
Arianto mempertanyakan klaim pemerintah daerah yang menyatakan kegiatan ini sebagai langkah strategis mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sementara proses inovasi yang didorong bersifat 'top-down' (dari atas ke bawah).
"Inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata tidak akan pernah lahir hanya dari meja birokrat. Kami melihat Gerakan One Agency, One Innovation yang ditandatangani hari itu adalah komitmen internal ASN untuk melahirkan minimal satu inovasi per tahun, tanpa mekanisme yang jelas untuk menjaring ide dan keluhan langsung dari masyarakat, " tegas Arianto, pada Kamis (30/20/2025).
Menurut Arianto, inovasi yang baik adalah solusi atas masalah riil yang dihadapi warga. Jika KIPP hanya berfokus pada penilaian dan apresiasi kinerja ASN, dikhawatirkan inovasi yang muncul hanya bersifat kosmetik atau administrasi, bukan menjawab kebutuhan mendasar.
"Bupati berujar bahwa pelayanan publik adalah tujuan akhir reformasi birokrasi yang harus mengubah persepsi layanan yang rumit. Namun, bagaimana ASN bisa menciptakan inovasi yang efisien dan berdampak jika proses perancangan inovasi itu sendiri tidak melibatkan 'pengguna jasa' utama, yaitu rakyat Barru?" tanyanya.
Arianto juga menyoroti bahwa keseluruhan rangkaian acara, termasuk penandatanganan komitmen dan rencana Bimbingan Teknis, lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas tata kelola internal ASN dan perangkat daerah.
"Semua fokus pada SAKIP, RPK, dan penilaian kinerja ASN. Kami tidak melihat adanya komitmen yang jelas untuk membuka ruang musyawarah inovasi atau sistem feedback yang kuat dari publik. Jika ASN hanya bekerja untuk diapresiasi dan dinilai, tanpa memastikan inovasinya memang dibutuhkan, maka KIPP ini hanya akan jadi penghamburan anggaran untuk seremonial semu, " lanjutnya.
LSM Sekoci mendesak Bupati Barru dan perangkat daerah untuk segera merevisi kerangka KIPP 2025 agar lebih inklusif.
"Kami menuntut adanya indikator penilaian inovasi yang berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perancangan dan kepuasan pengguna layanan. Stop membuat 'inovasi' hanya demi memenuhi check-list dan target lomba. Libatkan warga Barru secara aktif, karena merekalah pemilik sejati dari pelayanan publik ini, " tutup Arianto, menyerukan agar Pemkab Barru tidak menjadikan birokrasi sebagai menara gading yang tertutup dari aspirasi publik.
