JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9). Dalam rapat tersebut, ditetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9, 499 triliun.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9, 499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang, ” jelas Menteri Nusron yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Nusron menegaskan bahwa fokus utama pengelolaan anggaran tahun depan adalah peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6, 475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional yang mencakup pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat maupun daerah. Sementara itu, Rp3, 023 triliun diperuntukkan bagi kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1, 8 triliun, ” papar Nusron.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026 sebesar Rp3, 289 triliun, meningkat sekitar Rp300 miliar atau 9, 12 persen dibanding tahun sebelumnya. Target tersebut didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3, 245 triliun, sedangkan sisanya Rp44, 651 miliar berasal dari layanan umum.
Menteri Nusron menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dengan tetap mengedepankan hasil yang langsung dirasakan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah dengan DPR RI agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota DPR RI Komisi II, untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami, ” ujar Nusron.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan juga menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Turut mendampingi Menteri Nusron, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran.
