OPINI - Saat ini, dunia tengah menghadapi revolusi digital yang melanda hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan. Fenomena digitalisasi bukan lagi sebatas pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Namun, apakah pemerintah sudah siap menyambut gelombang besar ini ?
Transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya persoalan pengadaan teknologi terbaru, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah tentang perubahan pola pikir dan budaya organisasi.
Banyak pemerintahan, termasuk di Indonesia, yang masih melihat digitalisasi sekadar proyek teknis tanpa mempertimbangkan perubahan mendalam pada aspek budaya kerja birokrasi.
Akibatnya, banyak inovasi digital yang gagal memberikan dampak maksimal karena resistensi pegawai, infrastruktur yang tidak memadai, atau regulasi yang rumit.
Contoh nyata yang bisa menjadi inspirasi adalah Estonia. Negara kecil ini berhasil menjadi negara dengan model pemerintahan digital terbaik di dunia. Mereka tidak hanya sukses menerapkan teknologi canggih tetapi juga berhasil mengubah cara berpikir aparatur negaranya dalam menghadapi perubahan digital.
Pelayanan publik Estonia sepenuhnya berbasis digital, mulai dari administrasi, perpajakan, hingga sistem pemilu.
Hasilnya jelas, efisiensi pelayanan meningkat, transparansi terjamin, dan masyarakat merasa lebih terlayani dengan baik.
Demikian pula Singapura, yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan publik untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi.
Di balik kesuksesan ini adalah tekad kuat untuk mengubah budaya birokrasi yang kaku menjadi lebih fleksibel dan inovatif.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia ?, Sudah saatnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak lagi melihat transformasi digital sebagai sekadar keharusan teknis semata, tetapi sebagai sebuah kebutuhan mendesak dalam mengubah budaya dan pola pikir organisasi pemerintahan.
Menyambut era digital tidak hanya berarti mengejar ketertinggalan teknologi, tetapi lebih pada bagaimana pemerintah siap beradaptasi, berinovasi, dan memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik untuk masyarakatnya.
Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah kita benar-benar siap untuk berubah ?,
Barru 17 Maret 2025,
Opini Oleh Dr. Kasmiah Ali, S.Sos., M.A.P, .
Pemerhati kebijakan publik dan transformasi digital pemerintahan.