MOROWALI, Sulawesi Tengah– Pesatnya perkembangan industri pertambangan di Kabupaten Morowali menjadi perhatian Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di tengah kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Muhammadiyah mendorong agar dampak terhadap kesehatan, lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat juga menjadi perhatian serius.
Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dampak Industri Tambang terhadap Munculnya Penyakit Masyarakat” yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan HAM (MHH), di Aula Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Jumat (7/8/2026).
FGD ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Kabupaten Morowali, DPRD Morowali, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerhati sosial, akademisi, unsur pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Tengah, pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sulteng, hingga sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Morowali, Afridin, S.H., M.SA., yang hadir mewakili Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf.
Dari jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadir Ketua PP Muhammadiyah HM Busyro Muqoddas, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Prof. Ridho Al-Hamdi yang juga Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo.
Ketua LHKP PP Muhammadiyah Prof. Ridho Al-Hamdi mengatakan, FGD tersebut tidak hanya bertujuan mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul di kawasan industri, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk membangun pembahasan berbasis data.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan investasi perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat serta nilai-nilai kemanusiaan.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan, ” ujarnya.
Ridho menilai pembangunan industri harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Karena itu, berbagai dampak yang muncul di sekitar kawasan industri perlu dikaji secara objektif agar dapat ditemukan solusi yang tepat.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah HM Busyro Muqoddas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mengantisipasi dampak aktivitas industri di Morowali.
Menurut Busyro, pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan warga memiliki peran masing-masing dalam memastikan pembangunan industri tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Setiap persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kehidupan sosial, harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama, ” kata Busyro.
Ia juga menyampaikan kesiapan Muhammadiyah untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali melalui kajian akademik, pendampingan kebijakan maupun rekomendasi strategis.
“Harapannya, apa yang menjadi persoalan di masyarakat dapat kita identifikasi bersama dan dicarikan jalan keluarnya melalui pendekatan yang berbasis data dan kajian, ” lanjutnya.
Di sisi lain, Asisten III Pemkab Morowali Afridin mengapresiasi inisiatif Muhammadiyah yang menghadirkan berbagai unsur dalam satu forum untuk membahas dampak perkembangan industri.
Afridin mengakui sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Morowali. Investasi yang masuk turut membuka lapangan kerja, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan infrastruktur.
Namun, ia menegaskan bahwa kemajuan ekonomi harus tetap diiringi dengan perhatian terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari sehat atau tidaknya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri, ” tegas Afridin.
Dalam sesi diskusi, sejumlah persoalan turut mengemuka. Di antaranya mengenai kualitas lingkungan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perubahan sosial masyarakat, layanan kesehatan serta hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang berada di kawasan lingkar tambang.
Perwakilan DPRD Morowali sekaligus Ketua Kerukunan Masyarakat Kecamatan Bahodopi, Yopi Sabara, juga memberikan masukan berdasarkan kondisi masyarakat di wilayah lingkar tambang Bahodopi.
Berbagai pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam diskusi untuk melihat perkembangan industri secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial, kesehatan dan lingkungan.
FGD ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat.
Dengan kolaborasi dan kebijakan yang tepat, perkembangan industri di Morowali diharapkan tetap mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat, kehidupan sosial yang harmonis serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
