JAKARTA - Di era digital yang serba terhubung ini, ancaman baru terus bermunculan. Salah satunya adalah perdagangan manusia yang semakin merambah ke dunia maya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, pada Selasa (04/11/2025) di Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat, memberikan pandangan tajam mengenai bagaimana kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dapat menjadi senjata ampuh dalam memerangi kejahatan mengerikan ini.
Bayangkan saja, teknologi yang seharusnya mempermudah hidup kita justru disalahgunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi sesama. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi. "Teknologi AI telah disalahgunakan menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan manusia, " ujar Nezar Patria dalam forum Stay Safe in Digital Space yang diselenggarakan oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) di Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).
Namun, di tengah keprihatinan tersebut, ada secercah harapan. Nezar menekankan pentingnya pengembangan AI yang beretika. "Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa AI dikembangkan dengan etis, memperhatikan hak asasi manusia, memprioritaskan pelindungan data pribadi, serta menyesuaikan dengan norma hukum dan sosial setempat, " tegasnya.
Pergeseran pola kejahatan ini memang sangat mengkhawatirkan. Pelaku kini memanfaatkan media sosial, situs kerja daring, dan platform kencan untuk merekrut dan mengeksploitasi korban. Ini bukan lagi sekadar masalah lokal, melainkan sudah menjadi kejahatan lintas negara yang kompleks.
Di hadapan para delegasi internasional, pakar keamanan siber, dan perwakilan lembaga PBB, Nezar menjelaskan bahwa pendekatan manual dalam penegakan hukum tidak lagi memadai. "Volume data yang masif tidak lagi dapat ditangani dengan pendekatan manual, sehingga dibutuhkan kemampuan analisis otomatis berbasis AI, " tuturnya.
Dengan AI, identifikasi dini terhadap aktivitas mencurigakan di ruang siber menjadi lebih mungkin. Teknologi ini mampu memetakan jaringan pelaku kejahatan, melacak transaksi ilegal, bahkan mempercepat penyusunan dokumen hukum. "Langkah ini memberi peluang besar bagi sistem peradilan untuk bekerja lebih cepat, akurat, dan berkeadilan, " tambahnya.
Lebih jauh, Nezar menggarisbawahi bahwa etika adalah kunci utama. Penerapan AI yang beretika bukan hanya soal teknologi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan beradab. Ini juga akan memperkuat posisi Indonesia di kancah diplomasi digital global.
Menyadari urgensi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sedang giat menyiapkan kurikulum literasi digital baru. Tujuannya jelas: membekali masyarakat dengan pemahaman mendalam tentang cara kerja media sosial dan kemampuan mengenali konten hoaks yang dihasilkan oleh AI. Sebuah langkah proaktif demi masa depan digital yang lebih aman bagi kita semua. (PERS)
