Lombok Tengah, NTB – Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) merupakan forum resmi yang bertugas melakukan penilaian, pengkajian, dan memberikan rekomendasi terhadap perkembangan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk penetapan tamping dan program integrasi.
Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Rutan Kelas IIB Praya bersama Bapas Kelas I Mataram menggelar Sidang TPP di Aula Rutan Praya pada Kamis (11/11) yang diikuti oleh 30 orang WBP.
Dari total peserta tersebut, 9 orang diajukan sebagai Tamping (Tahanan Pendamping) karena dinilai memiliki kedisiplinan, etika, dan keaktifan dalam program pembinaan. Sementara 21 orang lainnya diusulkan untuk memperoleh program integrasi, meliputi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan bentuk integrasi lainnya sesuai ketentuan. Perlu ditegaskan bahwa seluruh layanan integrasi diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.
Sidang TPP berjalan tertib dan profesional dengan penelaahan menyeluruh oleh tim gabungan Rutan Praya dan Bapas Mataram. Setiap usulan ditinjau melalui aspek administratif, substantif, perilaku harian WBP, serta rekomendasi hasil litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
Kepala Rutan Praya, M. Syaripuddin Hazri, menyampaikan bahwa sidang TPP merupakan ruang penting untuk memastikan pembinaan berjalan efektif dan terukur.
“TPP adalah momentum untuk melihat sejauh mana perkembangan perilaku WBP. Kami ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar mencerminkan hasil pembinaan yang nyata. Harapan kami, WBP dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai motivasi untuk terus berubah dan memperbaiki diri, ” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Anak Agung Gde Krisna, mengapresiasi pelaksanaan TPP yang berjalan rutin dan terukur.
“TPP adalah instrumen penting untuk memastikan pembinaan berjalan adil dan transparan. Kami mendorong seluruh jajaran agar selalu profesional, ” tegasnya.
Melalui pelaksanaan sidang ini, Rutan Praya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan serta mendukung reintegrasi sosial WBP secara berkelanjutan.
Rutan Praya juga kembali menekankan bahwa seluruh layanan integrasi bersifat gratis tanpa biaya, sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan layanan pemasyarakatan yang transparan dan akuntabel.(Adb)
