JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang akrab dikenal sebagai Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai penjuru negeri. Tahun ini, program ambisius ini akan diwujudkan di 806 titik strategis, didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kesepakatan monumental ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga figur penting: Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Langkah ini mencerminkan sinergi antarlembaga demi tercapainya tujuan mulia pemenuhan gizi bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada, " ujar Dadan Hindayana dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Dadan menjelaskan, pada tahun ini, BGN telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dengan target awal pembangunan 5.000 SPPG yang diharapkan dapat melayani 17, 5 juta penerima manfaat. Namun, seiring dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, target tersebut diperluas menjadi 82, 9 juta penerima manfaat.
Kendati BGN telah menyiapkan dana Rp 6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG, proses pembangunan masih terkendala. Menjawab tantangan ini, komitmen dari Kementerian PU menjadi angin segar untuk mempercepat realisasi program, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan perhatian ekstra.
Meskipun anggaran pasti per unit SPPG belum dirinci, Dadan memperkirakan biaya pembangunan setiap dapur gizi ini berkisar antara Rp 2 hingga Rp 3 miliar. Angka ini menjadi gambaran investasi besar yang disiapkan untuk memastikan setiap warga mendapatkan asupan gizi yang layak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa fokus pembangunan dapur MBG kali ini akan sangat diarahkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketersediaan lokasi menjadi salah satu kunci utama, dan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan, 806 titik telah dinyatakan memenuhi syarat.
"Dari hasil verifikasi 13 Agustus sampai dengan September, saya sudah sampaikan ke Menteri PU, ada 806 titik yang memenuhi syarat di daerah-daerah ini. Dari 806 ini, nanti 264 Akan dibangun oleh Menteri PU Dan 542 diserahkan kembali kepada BGN, " jelas Tito.
Tito merinci lebih lanjut, dari 264 titik yang akan ditangani Kementerian PU, sebanyak 11 lokasi berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), menegaskan prioritas pada wilayah perbatasan yang seringkali menghadapi tantangan aksesibilitas.
Sedangkan 542 titik sisanya akan sepenuhnya dikelola oleh BGN, dengan opsi pendanaan yang beragam, termasuk dukungan dari mitra, pemerintah daerah, maupun anggaran BGN sendiri. Fleksibilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan.
Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan bahwa pemilihan lokasi pembangunan SPPG sangat mempertimbangkan kebutuhan gizi, kemudahan akses, kondisi wilayah perbatasan, dan prioritas pembangunan nasional.
"Kepala BGN berkenan 253 lokasi di tangan Kementerian PU, ditambah 11 lokasi berada di PLBN), sehingga total yang ditangani oleh Kementerian PU sebanyak 264 lokasi. Fokus percepatan diarahkan khusus ke daerah-daerah yang terpencil dan PLBN. Karena bagi kami itulah juga kebutuhan layanan paling mendesak, " ujar Dody.
Dody juga menyoroti tantangan signifikan dalam penyediaan lahan, terutama di daerah terpencil. Kesiapan dan ketersediaan lahan yang seringkali belum bersertifikat atau masih berstatus keterangan lokasi bangunan menjadi kendala yang perlu segera diatasi.
"Kita semua sadar bahwa akses tantangan besar yaitu masalah kesiapan dan ketersediaan lahan. Banyak lahan yang belum bersertifikat, sebagian hanya berstatus keterangan lokasi bangunan. Karenanya saya mohon dukungan penuh dari Kemendagri dan rekan daerah agar masalah lahan segera diselesaikan, hingga target pembangunan dari Kepala BGN dapat berjalan sesuai rencana, " pintanya. (PERS)
