Bungku, MorowaliKab.go.id – Pemerintah Kabupaten Morowali menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Acara penting ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali pada Rabu, 29 Oktober 2025, menandai langkah strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan tata kelola keuangan daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, Wakil Bupati Iriane Ilyas, perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Agus Yulianto beserta rombongan, Inspektur Inspektorat Daerah Ashar Ma’aruf, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Morowali, serta staf Inspektorat Daerah.
MoU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Morowali.
Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, dalam sambutannya menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan hanya sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. "Pengawasan dan pendampingan dari BPKP serta Inspektorat sangat penting agar pengelolaan keuangan di setiap OPD benar-benar terkoordinasi dan sesuai aturan, " ujarnya.
Dia juga mengingatkan seluruh pengguna anggaran di lingkup OPD untuk senantiasa berkoordinasi sebelum melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. "Saya tidak ingin ada pelaksanaan program tanpa dasar yang jelas. Semua harus memiliki landasan hukum dan administrasi yang kuat. Jangan bekerja dulu baru dilaporkan. Ini demi kebaikan bersama agar keuangan daerah kita sehat dan transparan, " tegasnya.
Bupati Iksan juga menekankan pentingnya inovasi dalam setiap program, namun tetap harus berpegang pada aturan dan prinsip kehati-hatian. Ia meminta Inspektorat untuk memperketat pengawasan sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan agar permasalahan keuangan bisa dicegah sebelum audit dilakukan.
Sementara itu, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Pemkab Morowali dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan. "Kabupaten Morowali merupakan pemerintah daerah pertama di Sulawesi Tengah yang menandatangani MoU penguatan tata kelola dengan BPKP. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, " ujarnya.
Agus juga menambahkan bahwa sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi langkah penting menuju tata kelola keuangan yang makin terpercaya. "Akuntabilitas bukan sekadar arah, tetapi komitmen untuk melayani negeri. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, " tambahnya.
Dengan adanya MoU ini, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal, memperkuat sistem pengendalian, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi. Kerjasama ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Kabupaten Morowali dapat terus maju dan berkembang.
