Bukittinggi — Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga kerja berkolaborasi dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) serta Yayasan Proklamator Bung Hatta (YPBH), melaksanakan pembinaan bagi 60 orang pengurus koperasi se-Kota Bukittinggi. Kegiatan ini digelar di Balai Kota Bukittinggi, Selasa (16/09/2025).
Acara pembinaan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Drs. Melfi Abra, M.Si, dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenagakerja Kota Bukittinggi, Mihandrik, SE, MM, bersama Ketua Dekopinda Kota Bukittinggi, Sukidi, SE.
Dalam sambutannya, Drs. Melfi Abra, M.Si menyampaikan bahwa koperasi harus menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi masyarakat.
“Semangat gotong royong yang diwariskan Bung Hatta perlu terus kita hidupkan. Koperasi jangan hanya berdiri secara formalitas, tetapi harus benar-benar menjadi wadah usaha bersama yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, ” ungkapnya.
Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mengusung tema Pembinaan Kader Koperasi Menyikapi Perubahan Pasar, dengan penekanan pada pentingnya koperasi memiliki konsep kewirausahaan (entrepreneurship) agar mampu menghadapi tantangan zaman.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenagakerja Kota Bukittinggi, Mihandrik, SE, MM, menegaskan bahwa koperasi tidak boleh berjalan dengan pola lama.
“Koperasi harus mampu bertransformasi. Pengurusnya mesti berpikir kreatif, berjiwa entrepreneur, serta berani mengambil peluang di tengah perubahan pasar. Jika koperasi bisa melakukan itu, maka koperasi akan semakin dipercaya masyarakat, ” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Dekopinda Kota Bukittinggi, Sukidi, SE, juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader koperasi.
“Kami berharap, pembinaan ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar bisa melahirkan pengurus koperasi yang profesional, jujur, dan inovatif, ” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koperasi di Kota Bukittinggi dapat lebih tangguh, adaptif, dan mampu menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.(Lindafang)
