JAKARTA - Langkah strategis Indonesia untuk memperbesar porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) tampaknya kian mendekati kenyataan. Rosan Perkasa Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), optimis bahwa penambahan saham lebih dari 10% ini hampir rampung. Bahkan, target ambisius ditetapkan untuk mencapai 12%.
Kejutan besar dalam rencana ini adalah pemerintah tidak perlu mengeluarkan sepeser pun dana untuk merealisasikan penambahan saham tersebut. "Free of charge, mantep kan, " ujar Rosan dengan nada penuh semangat saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025), menunjukkan kepuasan atas kesepakatan yang terjalin.
Rosan menambahkan bahwa target 12% kepemilikan saham di PTFI ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. "Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden, " jelasnya. Ketika ditanya mengenai persetujuan Presiden atas akuisisi saham lebih dari 10%, Rosan menegaskan, "Saya target malah 12%.".
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membeberkan bahwa keputusan penambahan saham lebih dari 10% ini merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Bahlil belum dapat mengonfirmasi persentase pasti penambahan saham tersebut, yang akan diumumkan setelah proses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI ditandatangani.
Bahlil menilai bahwa penambahan porsi kepemilikan lebih dari 10% ini akan sangat efisien dari segi biaya. Hal ini disebabkan oleh valuasi aset PTFI yang dinilai sudah sangat tipis, terutama mengingat IUPK PTFI hanya berlaku hingga tahun 2041. Perhitungan valuasi aset ini sendiri masih dalam proses.
"Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041. Dan sekarang perhitungannya lagi di jalan, " ungkap Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Presiden Prabowo Subianto pun telah memberikan instruksi kepada Bahlil untuk mempercepat komunikasi dengan pihak Freeport guna menuntaskan proses penambahan saham ini. "Nah saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, Insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak, " ujar Bahlil.
Sebagai pengingat, pada tahun 2018, Indonesia resmi menguasai mayoritas saham PT Freeport Indonesia sebesar 51, 23% melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID (sebelumnya PT Inalum). Akuisisi senilai US$ 3, 85 miliar atau Rp 55, 8 triliun ini berhasil meningkatkan kepemilikan Indonesia dari 9, 36% menjadi 51, 23%. Sisa 48, 77% saham masih dimiliki oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan (FCX). (PERS)
