Perhutani Bersama Stakeholder Gelar FGD Guna Mendukung Program MBG dari Kawasan Hutan Berbasis Masyarakat

13 hours ago 1

Indramayu - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu,  menghadiri undangan Badan Gizi Nasional dalam rangka mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dalam kegiatan bertajuk, Penguatan Tata Kelola Pemenuhan Sumber Pangan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Kawasan Hutan Penguatan Tata Kelola Pemenuhan Sumber Pangan untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Kawasan Hutan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di  Swiss-Belin Hotel, Rabu (05/11/2025).


Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Enny Indarti, Administratur Perhutani KPH Indramayu Kuspriyadi di damping Kasi Madya SDH Nana; unsur lembaga terkait tingkat pusat unsur Forkopimda Kabupaten Indramayu pimpinan BUMN-BUMD serta para Kelompok Tani Hutan (KTH) sewilayah Kabupaten Indramayu.
Dalam kesempatan tersebut Adminstratur KPH Indramayu Kuspriyadi mengatakan, Perhutani mendukung penuh program ketahanan pangan pemerintah dengan mendorong pengembangan produk pangan berbasis hutan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan akses dan sinergi bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pembentukan dan pemberdayaan kelompok usaha berbadan hukum, serta peningkatan kompetensi masyarakat. 


“Kawasan hutan memiliki beragam tanaman penghasil nektar seperti randu, mangga, kelengkeng, rambutan, karet, kaliandra, dan gliricidia, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan lebah madu. Madu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, menambah energi, serta menjaga kesehatan jantung dan pencernaan, ” ungkap Kuspriyadi. 


Enny Indarti dalam sambutannya mengatakan bahwa, kegiatan ini dimaksudkan untuk memetakan potensi dan tantangan spesifik di Kabupaten Indramayu dalam pemanfaatan kawasan hutan berbasis masyarakat sebagai sumber pangan guna mendukung program MBG. FGD juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan, antara lain pemerintah kabupaten, Perhutani, pelaku usaha, dan kelompok tani. 
“FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan kebijakan terkait pengelolaan sumber pangan dari kawasan hutan. Kegiatan juga, mendengarkan langsung aspirasi masyarakat pelaku, serta mengidentifikasi peluang dan kendala teknis yang tidak tampak pada level kebijakan, ” ujar Enny.

(Sumber inpormasi Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Indramayu/AW).

Read Entire Article
Karya | Politics | | |