TOKOH - Menelusuri jejak sejarah dan landasan konstitusional Polri, sebuah pandangan mendalam dari Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, membuka cakrawala baru mengenai eksistensi institusi penegak hukum ini. Pengalaman beliau yang panjang dalam dunia kepolisian dan pemerintahan memberikan perspektif otentik yang sulit ditandingi.
Menurut beliau, Polri sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem administrasi negara Republik Indonesia. Ini bukan sekadar pernyataan formalitas, melainkan sebuah pengakuan atas peran vitalnya dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Polri merupakan bagian dari administrasi negara, " tegas Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA.
Lebih lanjut, beliau meluruskan kesalahpahaman umum terkait tanggal 1 Juli. Hari itu bukanlah momen lahirnya Polri, melainkan penanda peralihan kepemimpinan di mana Polri berada di bawah kendali Perdana Menteri. Ini menyiratkan adanya evolusi struktural yang patut dipahami.
"1 Juli bukan hari lahir Polri, melainkan Polri di bawah Perdana Menteri, " jelas beliau.
Konsep Kepolisian Nasional menjadi sorotan utama. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang majemuk, potensi konflik hingga gerakan separatisme selalu menjadi tantangan. Keberadaan Polri sebagai Kepolisian Nasional menjadi benteng pertahanan dalam menjaga keutuhan bangsa.
"Polri merupakan Kepolisian Nasional, karena Indonesia merupakan masyarakat mejemuk yang rawan konflik bahkan separatisme, " tuturnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Polri beroperasi dalam kerangka pemolisian yang bertujuan menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem nasional. Ini mencakup berbagai aspek, dari penegakan hukum hingga pemeliharaan ketertiban umum.
"Polri bekerja dalam pemolisiannya untuk menjaga sistem nasional, " ujarnya.
Jabatan Kapolri pun ditegaskan sebagai sebuah posisi profesional. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kompetensi dan integritas dalam memimpin institusi sebesar Polri.
"Kapolri adalah jabatan profesional, " kata beliau.
Menyimpulkan pandangannya, Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, menekankan bahwa dengan pemahaman mendalam mengenai aspek keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis, posisi Polri secara inheren berada di bawah kendali langsung Presiden. Ini adalah penegasan mengenai hierarki dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan.
"Sejalan dengan poin 1 sampai dengan poin 5, maka dengan pendekatan keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis polri dibawah Presiden, " pungkas beliau.
