JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memacu komunikasi terkait rencana penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga melampaui angka 10 persen. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Presiden usai pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/9/2025).
"Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan. Dan kalau itu sudah fix, Insha Allah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak, " ungkap Bahlil usai rapat, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara spesifik menanyakan perkembangan terkini dari proses negosiasi yang sedang berjalan. Ia memaparkan bahwa pembicaraan mengenai divestasi saham PTFI menunjukkan progres yang menggembirakan.
"Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan. Dan tadinya awalnya kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang Insha Allah katanya lebih dari itu, " jelas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menambahkan antusiasmenya terhadap perkembangan positif ini, menyatakan bahwa potensi penambahan saham kini berpotensi melebihi target awal. "Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen, " imbuhnya.
Mengenai detail jumlah pastinya, Bahlil berjanji akan memberikan pengumuman resmi setelah semua proses penandatanganan kesepakatan rampung. "Berapa pastinya, nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan, " ucap Bahlil.
Bahlil juga sempat menyinggung soal nilai akuisisi. Menurutnya, harga untuk penambahan saham sebesar 10 persen sebelumnya dinilai cukup terjangkau, mengingat valuasi aset Freeport yang dianggap sudah mendekati nilai buku. "Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041, " tandas Bahlil.
Proses peningkatan saham pemerintah di PTFI ini merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dimulai sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo. Jika divestasi tambahan sebesar 10 persen ini berhasil, kepemilikan saham pemerintah di PTFI akan bertambah menjadi 61 persen, dari sebelumnya 51 persen. (PERS)
