JAKARTA - Lanskap pembangunan nasional Indonesia akan mengalami pergeseran signifikan di tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto, melalui Nomor 79 Tahun 2025, telah menetapkan pemutakhiran atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Perubahan ini, yang merupakan adaptasi dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang APBN 2025, menggarisbawahi delapan program unggulan yang ditargetkan memberikan hasil cepat dan berdampak luas.
Pergeseran Prioritas Menuju Kesejahteraan Rakyat
Fokus utama dalam pemutakhiran RKP 2025 ini adalah penajaman pada sasaran pembangunan nasional, program prioritas, serta alokasi pendanaan yang lebih terarah. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari para pendidik di garda terdepan hingga pejabat negara, yang rencananya akan diikuti dengan kenaikan gaji.
Delapan Pilar Pembangunan Baru
Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi delapan area strategis yang akan menjadi prioritas dalam RKP 2025. Ini bukan sekadar daftar program, melainkan fondasi kokoh yang dirancang untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan secara merata di seluruh penjuru negeri. Setiap poin mencerminkan respons terhadap tantangan dan aspirasi masyarakat.
Fokus Utama Kenaikan Gaji ASN dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Aspirasi Kesejahteraan Pegawai Negeri
Salah satu perubahan paling dinanti adalah rencana konkret untuk menaikkan gaji ASN. Ini mencakup para guru, dosen, tenaga kesehatan, serta penyuluh. Tak hanya ASN, personel TNI/Polri dan para pejabat negara juga masuk dalam daftar penerima manfaat kebijakan ini. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan moral, kinerja, dan daya saing tenaga kerja di sektor publik, yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
| Aparatur Sipil Negara (ASN) | Termasuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Penyuluh |
| TNI/Polri | Personel aktif |
| Pejabat Negara | Mencakup berbagai tingkatan |
Program Unggulan untuk Generasi Penerus dan Ketahanan Pangan
Jaminan Gizi dan Pendidikan Berkualitas
Program makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren menjadi prioritas utama, sejalan dengan upaya pemberian bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil. Selain itu, pembangunan sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan renovasi sekolah yang membutuhkan perhatian khusus akan terus digalakkan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional
Untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai, RKP 2025 akan fokus pada peningkatan produktivitas lahan pertanian. Inisiatif seperti pencetakan sawah baru dan pengembangan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional menjadi kunci. Harapannya, swasembada pangan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
| Produktivitas Lahan Pertanian | Peningkatan melalui teknologi dan praktik terbaik |
| Ketersediaan Pangan | Pengembangan lumbung pangan di berbagai tingkatan |
Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pemberantasan Kemiskinan
Akses Kesehatan Merata dan Penuntasan TBC
Pemeriksaan kesehatan gratis akan digalakkan secara masif, bersamaan dengan upaya penuntasan kasus Tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa. Pembangunan rumah sakit lengkap dengan fasilitas berkualitas di tingkat kabupaten juga menjadi agenda penting. Ini adalah upaya nyata untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Mengikis Kemiskinan Melalui Bantuan Sosial dan Usaha
Program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha akan dilanjutkan serta diperluas jangkauannya. Tujuannya jelas: memberantas kemiskinan absolut dan memberikan kesempatan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Dukungan terhadap generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses perumahan layak huni dengan sanitasi yang baik juga menjadi prioritas.
| Kartu Kesejahteraan Sosial | Bantuan langsung bagi keluarga pra-sejahtera |
| Kartu Usaha | Modal awal dan dukungan pengembangan UMKM |
| Perumahan Murah | Generasi Milenial, Gen Z, MBR |
Penguatan Infrastruktur dan Optimalisasi Pendapatan Negara
Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan
Percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat desa dan kelurahan terus menjadi fokus. Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan disalurkan secara tepat sasaran, memastikan roda perekonomian di daerah pedesaan terus berputar. Ini adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa.
Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Negara
Pembentukan Badan Penerimaan Negara merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Target peningkatan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23% menunjukkan ambisi pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal negara.
| Rasio Penerimaan Negara terhadap PDB | 23% |
Penyesuaian Target Makroekonomi
Selain delapan program prioritas, RKP 2025 juga mencakup penyesuaian target makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5, 3%, dengan inflasi pada kisaran 2, 5% plus minus 1%. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diproyeksikan berada di rentang Rp 16.000 hingga Rp 16.900 per dolar AS. Perubahan ini menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi global dan domestik.
| Pertumbuhan Ekonomi | 5, 3% | 5, 3-5, 6% |
| Inflasi | 2, 5% ± 1% | 2, 5% ± 1% |
| Kurs Rupiah per Dolar AS | Rp 16.000 - Rp 16.900 | Rp 15.300 - Rp 15.900 |
Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons kondisi terkini dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Saya pribadi merasakan betapa pentingnya kepastian ekonomi dan kesejahteraan bagi setiap keluarga Indonesia, dan RKP 2025 ini seolah menjadi jawaban atas sebagian harapan itu. (PERS)
