BANYUMAS - Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Banyumas Pusat Madiun, Sri Sukendar, meluruskan polemik terkait kegiatan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Kebondalem, Purwokerto, Senin (17/8/2026).
Sri menegaskan, PSHT Banyumas tidak melarang peringatan detik-detik Proklamasi maupun upacara kemerdekaan. Keberatan organisasi, kata dia, hanya menyangkut pemilihan lokasi Kebondalem yang menurut keterangannya masih berkaitan dengan persoalan status aset.
Penjelasan itu disampaikan Sri kepada awak media di Purwokerto, Selasa (18/8/2026). Ia mengatakan sebelumnya telah mengimbau agar kegiatan dipindahkan ke lokasi lain, seperti kantor kelurahan, kecamatan, atau mengikuti agenda peringatan tingkat kabupaten.
“Saya tidak melarang untuk melaksanakan kegiatan peringatan kemerdekaan detik-detik Proklamasi, tetapi jangan di Kebondalem. Saya sudah mengimbau untuk berpindah tempat, bisa di kelurahan, kecamatan, atau mengikuti undangan di tingkat kabupaten, ” tegas Sri.
Menurut Sri, rencana kegiatan sebelumnya telah disampaikan oleh anggota PSHT Ranting Purwokerto Timur. Setelah mempertimbangkan kondisi lokasi, ia menyatakan tidak memberikan izin kegiatan dilaksanakan di area Kebondalem.
Namun, kegiatan tersebut tetap berlangsung. Sri menyebut acara yang semula disampaikan sebagai upacara peringatan kemerdekaan juga diwarnai orasi mengenai persoalan aset Kebondalem.
“Saya tidak mengizinkan kegiatan ditempatkan di tempat itu, bukan melarang upacaranya. Kemerdekaan harus kita peringati, tetapi jangan dilakukan di tempat yang masih memiliki persoalan status. Kita tidak ingin PSHT terseret ke dalam persoalan aset yang bukan ranah organisasi, ” ujarnya.
PSHT Tak Ingin Terseret Persoalan Aset
Sri menegaskan struktur organisasi PSHT memiliki mekanisme yang harus dipatuhi seluruh jajaran. Ranting sebagai bagian dari struktur organisasi, menurut dia, diharapkan mengikuti arahan cabang agar kegiatan tidak menimbulkan polemik.
“Saya tidak mau kebesaran PSHT dijadikan alat untuk kepentingan pribadi masing-masing, ” kata Sri.
Ia juga mengingatkan nilai-nilai yang diajarkan dalam PSHT, termasuk penghormatan kepada Tuhan, orang tua, guru atau pelatih, pengurus, serta kecintaan kepada bangsa dan negara.
Menurut Sri, nilai tersebut harus tercermin dalam perilaku setiap warga PSHT, termasuk dalam menyikapi persoalan di tengah masyarakat.
“PSHT hanya mendidik manusia untuk berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga mendidik tentang norma kehidupan di masyarakat, unggah-ungguh, sopan santun dan etika, ” jelasnya.
Sri juga menegaskan PSHT Cabang Banyumas tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Organisasi, kata dia, berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan.
“Kami tidak pernah berafiliasi dengan partai politik mana pun. Kami bersinergi dengan aparat keamanan, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, ” katanya.
Terkait persoalan aset Kebondalem, Sri meminta seluruh pihak menempatkan persoalan tersebut sesuai kewenangannya. Ia menegaskan PSHT tidak berkepentingan mencampuri pengelolaan aset pemerintah daerah.
“Kita tidak perlu mencampuri masalah aset Pemda. Biarlah aset itu ada yang mengurus sendiri. Itu kewenangan Pemda Kabupaten Banyumas, bukan ranah organisasi kita.”
Pengurus PSHT Bahas Langkah Internal
Sri menyayangkan apabila kegiatan di Kebondalem kemudian dipersepsikan sebagai bentuk dukungan PSHT terhadap kepentingan tertentu. Ia mengatakan citra organisasi harus dijaga agar tidak terseret kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kita sudah begitu susah membangun PSHT di Banyumas. Dengan begitu banyak perbedaan dan keragaman, saya tidak mau PSHT dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak perlu kita ikut campuri, ” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pengurus cabang bersama jajaran dewan cabang dan unsur pendiri cabang akan membahas persoalan tersebut melalui mekanisme internal organisasi.
Sri menyebut kemungkinan adanya sanksi organisasi terhadap pihak yang dinilai melanggar arahan cabang, termasuk pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut.
“Kami akan merapatkan dan memberikan sanksi tegas organisasi kepada mereka yang terlibat, tentunya termasuk kepada ketua ranting yang memfasilitasi atau memberikan izin kepada anggotanya, ” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan PSHT Banyumas, Sukadi, menyampaikan sikap senada. Ia menegaskan PSHT tidak mempersoalkan kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan RI, tetapi penggunaan kawasan Kebondalem dinilai tidak tepat karena berkaitan dengan persoalan aset pemerintah daerah.
“Kami dari dewan tidak melarang upacaranya atau peringatannya, tetapi melarang tempatnya yang tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan tersebut. PSHT bukan organisasi untuk ikut campur dalam permasalahan aset Pemda Banyumas, ” tutur Sukadi.
Ketua Korwil PSHT Jawa Tengah (Purn) AKBP Sapto Yohanes, S.H., juga menyayangkan kegiatan yang disebut tetap berlangsung meski sebelumnya tidak mendapat izin dari Ketua Cabang PSHT Kabupaten Banyumas.
Sapto menekankan pentingnya organisasi menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dan tidak membiarkan PSHT dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.
“PSHT harus mendukung dan bersinergi dengan pemerintah daerah dari segala tingkatan. Jangan sampai PSHT dijadikan alat oleh segelintir orang atau oknum yang justru merusak citra dan nama baik PSHT Terate, ” tegas Sapto.
Sri kemudian mengajak seluruh warga PSHT Banyumas menjaga kerukunan, solidaritas, dan persaudaraan. Ia meminta setiap persoalan organisasi diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Mari kita jaga kerukunan, mari kita jaga solidaritas persaudaraan yang sudah kita bina. Tetap jaya SH Terate selama-lamanya.”
Menurut Sri, menjaga marwah organisasi membutuhkan kerja sama seluruh jajaran mulai dari cabang, ranting, rayon hingga tempat latihan.
“Saya harap semua harus bahu-membahu, saling bersinergi satu sama lainnya. Inilah kunci keberhasilan kita di Kabupaten Banyumas.”
Dengan klarifikasi tersebut, PSHT Cabang Banyumas menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, melainkan pemilihan lokasi Kebondalem yang dinilai berpotensi menyeret organisasi ke dalam persoalan aset dan kepentingan di luar ranah PSHT.
Jurnalis: Djarmanto
Editor: Agung, CPLA
