SEMARANG - Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran (Progjagar) Semester I Tahun Anggaran 2026. Hingga 31 Juli 2026, realisasi anggaran Kodam IV/Diponegoro tercatat mencapai 66 persen.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat Progjagar di Aula Makodam IV/Diponegoro, Semarang, Senin (10/8/2026). Forum itu menjadi momentum untuk mengukur capaian program sekaligus mengidentifikasi persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan pada semester berikutnya.
Dari total realisasi tersebut, penyerapan Belanja Pegawai mencapai 72, 79 persen, Belanja Barang 51, 11 persen, sedangkan Belanja Modal baru berada di angka 17, 63 persen.
Pangdam menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari tingginya angka penyerapan anggaran. Setiap satuan juga dituntut memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan program sesuai sasaran, tepat waktu, tertib administrasi, serta memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap kegiatan harus dikerjakan tepat waktu, tertib administrasi, serta tetap mengutamakan kualitas dan pencapaian sasaran, ” tegas Mayjen TNI Achiruddin dalam arahannya.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah program prioritas Kodam IV/Diponegoro turut menjadi perhatian. Di antaranya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pembangunan Jembatan Garuda, serta penyiapan Brigif Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan Yonif TP di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dinamika pelaksanaan program sepanjang semester pertama juga menjadi bahan pembahasan. Kodam menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebutuhan efisiensi anggaran, perubahan situasi global, meningkatnya biaya operasional hingga pelemahan nilai rupiah.
Selain persoalan realisasi anggaran, forum tersebut membahas sejumlah temuan yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya hasil audit yang belum seluruhnya diselesaikan, penyerapan anggaran yang belum sepenuhnya mengikuti Rencana Penarikan Dana (RPD), serta perencanaan belanja pegawai yang dinilai belum cermat pada sejumlah satuan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pagu anggaran apabila tidak segera diperbaiki. Selain itu, masih terdapat satuan yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan terkait kelengkapan Wabku di lingkungan TNI AD.
Pangdam meminta para Komandan dan Kepala Satuan Kerja tidak mengabaikan hasil evaluasi. Setiap persoalan diminta segera ditindaklanjuti agar tidak berulang dan tidak menghambat pelaksanaan program kerja berikutnya.
Rapat juga menjadi ruang koordinasi antarsatuan untuk membahas berbagai kendala di lapangan. Para peserta diminta aktif bertukar informasi sehingga setiap persoalan dapat dicari solusinya sesuai kondisi masing-masing satuan.
Melalui evaluasi berkala tersebut, Kodam IV/Diponegoro mendorong pengelolaan program dan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Capaian 66 persen hingga akhir Juli sekaligus menjadi pijakan untuk memperbaiki kinerja dan mengejar target program pada semester berikutnya.
Rapat dihadiri Kasdam Brigjen TNI Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., CFrA., Irdam Brigjen TNI Denny Marantika, M.Han., Kapoksahli Pangdam Brigjen TNI Musa David M. Hasibuan, S.I.P., M.A.B., para Danrem, Danrindam, Asrendam, para Asisten Kasdam, Kabalakdam, unsur pimpinan satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro, serta pejabat terkait lainnya.
(Agung)
