JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan capaian positif realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/9).
Dalam laporannya, Pudji menegaskan bahwa kinerja PNBP ATR/BPN dalam lima tahun terakhir secara konsisten melampaui target. “Tren realisasi PNBP selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski sempat terjadi anomali pada 2021 akibat pandemi Covid-19, sejak 2022 hingga 2024 capaian kami menunjukkan hasil yang lebih dari optimal, ” ujarnya.
Pada 2021, target PNBP sebesar Rp2, 44 triliun hanya tercapai 91, 65%. Namun, pada 2022 realisasi melonjak hingga 118% atau Rp2, 63 triliun dari target Rp2, 33 triliun. Tahun 2023, capaian kembali meningkat hingga 121, 88% atau Rp3, 05 triliun dari target Rp2, 5 triliun. Sementara pada 2024, realisasi PNBP tercatat Rp3, 06 triliun atau 102, 04?ri target Rp3 triliun.
Untuk tahun anggaran 2025, target PNBP Kementerian ATR/BPN ditetapkan sebesar Rp3, 2 triliun. Hingga 10 September 2025, penerimaan telah mencapai Rp2, 09 triliun atau 65, 31?ri target. Pudji optimistis capaian ini akan terus meningkat melalui percepatan dan optimalisasi layanan.
Lebih lanjut, Pudji menjelaskan bahwa proyeksi PNBP periode 2026–2029 diperkirakan meningkat dengan tetap mengacu pada ketentuan tarif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, penyesuaian tarif dan jenis PNBP tidak hanya menambah penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai penerima layanan.
“Peningkatan PNBP memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mendukung program pembangunan nasional, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ” jelasnya.
Selain itu, peningkatan PNBP juga mendorong penguatan sistem pelayanan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, digitalisasi layanan pertanahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Namun, Pudji menekankan bahwa kebijakan tersebut tetap berpihak pada masyarakat tidak mampu. “Mereka tetap dapat mengakses layanan pertanahan dengan biaya minimal, sesuai semangat inklusi pelayanan publik yang merata dan adil, ” tegasnya.
RDP Panja Pengawasan PNBP di sektor pertanahan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, serta dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar; Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono; sejumlah pejabat tinggi pratama ATR/BPN; dan jajaran di daerah yang mengikuti secara daring.
