Purbalingga– Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin melalui mekanisme lelang dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rabu (19/08/26) .
Kegiatan pengelolaan BMN melalui lelang ini merupakan bagian dari upaya Rutan Purbalingga dalam melakukan penatausahaan dan optimalisasi aset negara secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 145 unit BMN berupa peralatan dan mesin dikelola melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan bersama KPKNL Purwokerto. Dari pelaksanaan lelang tersebut diperoleh nilai hasil lelang sebesar Rp18 juta.
Pengelolaan BMN melalui lelang dilakukan terhadap aset yang sudah tidak digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan aset negara yang lebih efektif sekaligus mendukung tertib administrasi BMN.
Kepala Rutan Kelas IIB Purbalingga, Joko Oktavianto, menyampaikan bahwa pengelolaan BMN melalui lelang merupakan bentuk komitmen Rutan Purbalingga dalam menjaga tata kelola aset negara yang baik.
“Pengelolaan BMN melalui lelang ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menata dan mengoptimalkan aset negara yang sudah tidak digunakan secara optimal. Seluruh proses dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dengan melibatkan KPKNL Purwokerto, sehingga dapat berjalan secara transparan, tertib, dan akuntabel, ” ujar Joko.
Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa Rutan Purbalingga akan terus berkomitmen dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan BMN secara profesional serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan terlaksananya pengelolaan BMN melalui lelang tersebut, Rutan Purbalingga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola aset negara dan memastikan BMN dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
