JAKARTA – Upaya memperkuat fondasi kebinekaan dan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Korbinmas Baharkam Polri. Pertemuan strategis ini mengumpulkan berbagai kementerian dan lembaga negara untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang sinergis, demi merawat modal sosial terbesar bangsa ini di tengah dinamika era digital dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 30 Oktober 2025, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB di Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran ini, dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa. Suasana rapat dipenuhi dengan semangat kolaborasi, di mana setiap perwakilan membawa pandangan dan pengalaman unik dalam menjaga harmoni antar sesama.
Narasumber yang dihadirkan pun merupakan tokoh kunci dari berbagai bidang. Maroli J. Indarta, Direktur Komunikasi Publik dari Kemkomdigi, menekankan pentingnya transformasi digital yang beriringan dengan kolaborasi.
"Transformasi digital adalah keniscayaan, maknanya ditentukan oleh kolaborasi bersama. Sementara kerukunan dan kebinekaan merupakan modal sosial terbesar bangsa di era digital. Komdigi hadir untuk memastikan modal sosial tersebut tetap terawat di ruang digital, " ujarnya.
Ir. Gatot Hendrarto, Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti dari Kemenko PMK, menyoroti aspek deradikalisasi sebagai strategi pencegahan terorisme. Ia mengungkapkan perlunya sinergi yang lebih kuat antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
"Deradikalisasi adalah strategi nasional pencegahan terorisme berbasis kemanusiaan dan kebangsaan. Kedepannya diperlukan sinergi kuat antar K/L, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Penguatan ekonomi produktif dan vokasional juga menjadi pilar penting pencegahan kembali pada ideologi radikal, " jelas Gatot.
Suniah Setiyawati, Kasubdit Pengawasan BNPT, menambahkan, "Keberlanjutan program perlu dijamin melalui monitoring, pendampingan, dan pemberdayaan pasca bebas." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan isu radikalisme.
Peserta rapat terdiri dari perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko H2IP, Kemenko PMK, Kemhan, Kemenkum, BIN, Kemendagri, Kemkomdigi, Kemen HAM, BNPT, serta jajaran internal Kemenko Polkam. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan multidimensional.
Salah satu poin krusial yang disepakati adalah urgensi penguatan karakter bangsa. Hal ini diyakini sebagai fondasi penting dalam mencapai visi pendidikan nasional dan cita-cita bangsa. "Urgensi penguatan Karakter menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan Penguatan karakter dan Pendidikan karakter sebagai bagian dari visi pendidikan nasional dalam tercapainya Asta Cita 1, 4, 7, dan 8, " tegas salah satu perwakilan dalam forum.
Seluruh kementerian dan lembaga yang hadir sepakat bahwa kerukunan umat beragama adalah kunci stabilitas keamanan di Indonesia. Meskipun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya permasalahan yang memerlukan penanganan lintas sektoral. "Seluruh K/L yang hadir menyepakati bahwa kerukunan umat beragama menjadi faktor kunci terciptanya stabilitas keamanan di Indonesia. Faktanya di lapangan masih terjadi permasalahan-permasalahan terkait kerukunan umat beragama yang memerlukan penanganan lintas K/L, " demikian salah satu kesimpulan yang disuarakan.
Rapat ini berhasil mengumpulkan data dan informasi berharga sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan Menko Polkam. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas keamanan yang lebih kokoh.
Acara berlangsung dengan lancar dan penuh makna, mencerminkan harapan besar untuk masa depan Indonesia yang lebih damai dan harmonis. (PERS)
