Padang, TBNews Sumbar – Polda Sumbar bersama dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sepakat membangun sinergi dalam menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal.
Kolaborasi yang digelardi Gedung DPRD Sumbar pada Senin (22/9/2025)ini, diyakini mampu menciptakan situasi aman, kondusif, dan selaras dengan nilai-nilai adat Minangkabau.
Ketua LKAAM Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuk Nan Sati, menegaskan pentingnya menjadikan program tersebut sebagai agenda permanen.
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan Polri menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pembangunan yang harmonis dengan adat istiadat.
“Kami ingin sinergi ini diabadikan dan dibimbing dengan baik. Alhamdulillah, kerja sama ini sudah terwujud berkat dukungan bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan Polda sumbar." Ulas Fauzi Bahar.
Ia juga berharap, program ini bisa menjadi contoh ke depan, termasuk melibatkan mahasiswa dalam dialog konstruktif.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkembang.
Ia menyebut DPRD telah memulai pembahasan bersama pemerintah daerah untuk merespons isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat.
“Target kami adalah memastikan setiap pemikiran dan tuntutan masyarakat benar-benar diwujudkan secara serius, ” katanya.
dilain pihak, Dukungan tersebut mendapat apresiasi dari Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, LKAAM, dan Polri menjadi energi positif dalam menjaga keamanan di Ranah Minang.
“Dukungan moril dari Ketua LKAAM dan DPRD menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih baik. Sinergi ini terbukti efektif menciptakan hubungan harmonis yang mendukung keamanan dan kondusivitas di Sumatera Barat, ” jelasnya.
Selain itu, Polri juga mengusulkan forum dialog rutin bersama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, seperti UIN Imam Bonjol dan UNP Padang. Tujuannya, agar aspirasi generasi muda tersalurkan melalui jalur resmi dan konstruktif.
“Pertemuan bulanan akan menjadi ruang dialog sehat. Dengan begitu, mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan. Kami ingin generasi muda terlibat dalam solusi, bukan sekadar reaksi, ” tambah Susmelawati.
Program kolaboratif ini diharapkan menjadi role model bagi provinsi lain di Indonesia. Sinergi antara aparat keamanan, lembaga adat, pemerintah, dan legislatif diyakini mampu menghadirkan keamanan yang berkelanjutan sekaligus menjaga marwah budaya lokal.
Melalui pendekatan ini, Sumatera Barat tidak hanya memperkuat ketertiban masyarakat, tetapi juga menjadikan adat Minangkabau sebagai fondasi pembangunan yang mengsejahterakan rakyat.
(Berry)
