Tanah Datar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2024 ke BPK Sumbar

Padang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah pertama di Provinsi Sumatera Barat yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, kepada Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA, pada Senin (17/3/2025) di kantor BPK Sumbar, Padang. Pj. Sekda Elizar, Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Kepala BPKD Helfy Rahmy Harun, Inspektur Desy Rima, serta sejumlah pejabat lainnya turut mendampingi Bupati dalam kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab Tanah Datar yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKPD tepat waktu.

"Pemeriksaan pendahuluan berjalan lancar, dan hari ini kami dapat menyerahkan LKPD 2024 lebih cepat dari daerah lain. Ini semua berkat kerja sama yang solid antara BKD, SKPD, dan seluruh tim di lingkungan Pemkab Tanah Datar, " ujar Eka Putra.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan LKPD telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan sistem informasi keuangan daerah.

"Kami ingin terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah bentuk komitmen kami kepada masyarakat, " tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Tanah Datar.

"Kabupaten Tanah Datar menjadi yang pertama menyerahkan LKPD 2024 di Sumatera Barat. Ini tentu patut menjadi contoh bagi daerah lain, " ujarnya.

BPK Sumbar akan segera melakukan pemeriksaan terperinci mulai 17 Maret 2025, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijadwalkan diserahkan kepada Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 16 Mei 2025.

Dengan tingkat penyelesaian rekomendasi sebesar 87, 17% pada akhir 2024, Pemkab Tanah Datar diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

"Semoga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali bisa diraih tahun ini, " pungkas Sudarminto Eko.(**).