Terungkap! OPM Diduga Biayai Kegiatannya dari Pemerasan Perusahaan di Papua 

PAPUA - Sebuah laporan terbaru mengungkap dugaan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendapatkan sebagian besar pendanaannya melalui praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua. Modus ini menambah daftar panjang tantangan di wilayah tersebut, sekaligus menjadi ancaman serius bagi iklim investasi dan keamanan di Papua.  

Perusahaan Jadi Target Pemerasan  

Menurut sumber terpercaya, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam menjadi sasaran utama. Mereka diduga dipaksa membayar uang keamanan" agar operasional mereka tidak terganggu oleh ancaman dan aksi kekerasan dari kelompok bersenjata yang terkait dengan OPM.  

Meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak secara terbuka mengakui adanya pemerasan, informasi yang beredar menunjukkan bahwa tekanan dari kelompok separatis ini cukup signifikan. Dalam beberapa kasus, ada dugaan bahwa perusahaan harus membayar dalam jumlah besar demi menghindari sabotase atau gangguan terhadap karyawan mereka.  

Dana untuk Senjata dan Operasi Separatis  

Uang yang diperoleh dari pemerasan ini diduga digunakan untuk membeli senjata, mendanai operasi separatis, dan memperluas jaringan OPM di berbagai wilayah Papua. Sejumlah pemimpin OPM yang berada di balik skema ini diketahui memiliki kontrol kuat di beberapa daerah, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengakses sumber dana dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan strategis.  

Pemerintah Bergerak, Tapi Tantangan Masih Besar 

Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan terus berupaya memberantas praktik pemerasan ini dan menekan aktivitas kelompok separatis. Namun, operasi penegakan hukum kerap terhambat oleh berbagai faktor, seperti medan yang sulit dijangkau, kondisi sosial-politik yang kompleks, serta keberadaan jaringan kelompok separatis yang semakin berkembang.  

Wilayah Papua yang luas dan berbatasan langsung dengan negara lain juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengontrol pergerakan kelompok separatis ini. Pemerintah telah meningkatkan patroli keamanan dan operasi intelijen untuk meminimalisir dampak dari pemerasan ini terhadap ekonomi dan stabilitas keamanan Papua.  

Keamanan dan Investasi di Papua Terancam?  

Jika praktik pemerasan ini tidak segera ditindak, dampaknya bisa semakin luas. Selain mengancam stabilitas keamanan, hal ini juga berpotensi membuat investor enggan berinvestasi di Papua, yang akhirnya bisa menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.  

Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah dan aparat keamanan dalam menindak tegas aksi pemerasan ini. Apakah tindakan konkret akan segera dilakukan? Ataukah praktik ini akan terus berlangsung dan semakin mengakar?  

(Senin, 17 Maret 2025)