Terungkap! OPM Diduga Paksa Warga Bayar 'Upeti Amunisi' demi Biayai Aksi Kekerasan di Papua

PAPUA - Di balik rentetan aksi kekerasan yang terus membayangi tanah Papua, terkuak fakta mengejutkan: kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) diduga kuat memalak dana dari warga sipil untuk membeli amunisi yang digunakan dalam serangan brutal terhadap masyarakat itu sendiri.

Investigasi yang dilakukan sepanjang 2023 hingga awal 2025 menunjukkan pola pemerasan yang sistematis, di mana warga lokal dipaksa memberikan uang, bahkan saat mereka tengah membangun fasilitas umum seperti Puskesmas. Salah satunya terjadi pada Desember 2024, ketika sejumlah pekerja proyek pembangunan Puskesmas Sinak Barat di Kabupaten Puncak disandera dan diminta menyerahkan uang tebusan.  

“Ini bukan perjuangan, ini pemerasan terhadap rakyat sendiri. Sungguh ironis jika kelompok yang mengaku membela Papua justru menjadikan warga sipil sebagai target eksploitasi, ” tegas Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan, Minggu (13/04/2025).

Janji Senjata Fiktif dan Dana Miliaran Rupiah yang Raib

Tak hanya pemalakan terhadap warga, dugaan korupsi internal juga menghantui kelompok separatis ini. Seorang tokoh OPM berinisial JB dilaporkan menggelapkan dana hingga Rp1, 9 miliar yang dikumpulkan dari sesama anggota untuk membeli senjata. Namun, senjata yang dijanjikan tak pernah muncul, dan kekecewaan dalam tubuh OPM pun meledak. Ini memperlihatkan keretakan internal sekaligus praktik manipulatif yang merugikan semua pihak untuk terutama rakyat sipil.

Lebih jauh ke belakang, pada tahun 2019, TNI mencatat bahwa dana dari hasil pemalakan digunakan untuk membeli amunisi dari jaringan pemasok ilegal. TNI saat ini terus menelusuri aliran dana dan mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam rantai pasok senjata ke OPM.

Kekerasan Tak Berhenti, Warga Jadi Korban

Dana yang terkumpul itu diyakini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga sipil. Seperti insiden pada Juli 2023, ketika seorang sopir angkot ditembak mati di Kabupaten Paniai oleh kelompok bersenjata. Kejadian-kejadian semacam ini membuat masyarakat semakin resah dan menuntut kehadiran negara untuk melindungi mereka.

“Rakyat Papua butuh kedamaian, bukan ketakutan. Dan pemalakan oleh kelompok bersenjata ini hanyalah bentuk lain dari penjajahan terhadap saudara sendiri, ” ucap salah satu tokoh masyarakat setempat.

Skema pemalakan OPM ini kini menjadi perhatian serius aparat keamanan dan masyarakat sipil. Pasalnya, selain menciptakan penderitaan, praktik ini semakin mencoreng wajah perjuangan yang seharusnya mengedepankan martabat dan keadilan, bukan kekerasan dan intimidasi. (APK/Red1922)