Purwokerto – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) serta Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Kode Klasifikasi Arsip sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (16/09/2025).
Acara yang bertempat di Aula Rupanaya Lapas Kelas IIA Purwokerto ini dibuka langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto, dengan dihadiri oleh pejabat struktural serta pegawai di lingkungan Lapas.
Kegiatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-10.HK.03.02 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas, serta Keputusan Nomor M.IP-06.0T.01.01 Tahun 2024 mengenai Logo, Kode Klasifikasi Arsip, dan Kop Surat di lingkungan kementerian.
Dalam sambutannya, Kalapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang administrasi dan kearsipan.
“Penguasaan aplikasi SRIKANDI ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih tertib, efektif, dan transparan. Dengan adanya pelatihan ini, saya berharap seluruh pegawai dapat memahami dan mengimplementasikan sistem persuratan serta kearsipan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kementerian, " ujar Aliandra Harahap.
Selain pelatihan teknis, kegiatan juga diisi dengan sesi sosialisasi yang menjelaskan secara rinci ketentuan terbaru mengenai tata naskah dinas, penggunaan logo resmi, kode klasifikasi arsip, serta format kop surat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Acara berlangsung dengan antusiasme tinggi, ditandai dengan keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab. Seluruh pegawai yang hadir juga diwajibkan membawa laptop masing-masing sehingga dapat langsung mempraktikkan penggunaan aplikasi SRIKANDI.
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Purwokerto berharap dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan, serta mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efektif.
(Humas Lapas Purwokerto)
