JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) terus mematangkan strategi pertahanan negara dengan membangun kekuatan Batalyon Teritorial Pertempuran (YTP). Hingga kini, sebanyak 105 YTP telah berdiri kokoh di berbagai wilayah strategis di seluruh Indonesia. Ambisi besar tak berhenti di situ, tahun depan direncanakan penambahan batalyon baru, memanfaatkan lahan milik TNI AD.
"Saat ini sudah ada 105 Batalyon Teritorial Pertempuran (YTP). Tahun depan direncanakan akan dibangun lagi batalyon baru dengan memanfaatkan lahan milik TNI AD, " ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadisenad) Kolonel (Inf) Donny Pramono kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu (01/11/2025).
Langkah masif ini bukan sekadar menambah jumlah pasukan, melainkan sebuah investasi krusial untuk memperkuat garda terdepan pertahanan negara. Fokus utama penempatan batalyon-batalyon ini adalah wilayah-wilayah vital yang membutuhkan kehadiran ekstra, seperti kawasan perbatasan negara yang rentan terhadap ancaman, serta daerah-daerah yang rawan terhadap konflik.
Lebih dari sekadar benteng pertahanan, para prajurit di batalyon teritorial ini juga didedikasikan untuk peran ganda yang menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat. Mereka turut serta dalam upaya pemerintah daerah untuk menggerakkan roda perekonomian, mulai dari pembukaan lahan pertanian yang subur hingga pembangunan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan.
Kolonel Donny menegaskan, percepatan pembangunan batalyon ini sejalan dengan arah kebijakan pertahanan negara yang kini mengadopsi konsep Optimum Essential Force (OEF). Konsep ini dirancang untuk memastikan kekuatan militer Indonesia selalu optimal dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman.
"Konsep OEF yang di dalamnya juga memuat rencana penambahan satuan Yon Teritorial Pertempuran, program tersebut merupakan bagian dari kajian antar-kementerian dan lembaga yang masih berjalan, " jelasnya.
Target ambisius telah dicanangkan: membangun Batalyon Teritorial Pertempuran hingga mencapai angka 750 unit pada tahun 2029. Sebuah perjalanan panjang yang akan ditempuh secara bertahap, melibatkan sinergi erat antara Kementerian Pertahanan, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Perum Perhutani. Tentu saja, realisasi setiap langkah akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai.
Sebelumnya, dalam sebuah rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/10), pembahasan mendalam mengenai peningkatan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari ketiga matra (Darat, Laut, Udara) telah mengemuka.
Sebuah siaran pers resmi dari Kemenko Polkam yang diterima pada Jumat, menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI ini dibingkai dalam konsep OEF, yang merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
"Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN, ” ujar Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.
Brigjen Kresno menambahkan, rapat tersebut secara spesifik membahas penguatan TNI di berbagai lini. Khusus untuk TNI AD, fokus utamanya adalah penguatan pertahanan darat di wilayah-wilayah perbatasan yang memiliki signifikansi tinggi, seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Target pembentukan 750 batalyon hingga tahun 2029 menjadi salah satu poin krusial yang dibahas. (PERS)
