Tony Rosyid: Kaltim Gratiskan Kuliah, Kapan Jakarta?

PENDIDIKAN - Kaltim gratiskan SMA dan kuliah. S1, S2 dan S3 gratis. Tujuannya? Naikkan SDM masyarakat Kaltim. SDM yang tinggi diharapkan dapat mendorong naiknya income perkapita dan tingkat kesejahteraan rakyat. 

Semua negara maju basisnya SDM. Rakyatnya sejahtera, karena mereka memiliki tingkat SDM yang tinggi. Dengan SDM tinggi, sain berkembang dan produk teknologi mengalami pertumbuhan yang super cepat. Ini nampaknya menjadi alasan Gubernur Kaltim memberikan prioritas pada peningkatan SDM. 

Ini terobosan baru. Paling pertama di Indonesia. Bisa jadi pilot project. Hanya perlu niat yang kuat, ada keberanian dan kalkulasi anggaran yang tepat.

Ini tidak ada hubungannya dengan IKN. IKN urusan pusat. Tepatnya urusan kepala otoritanya, Bapak Basuki Hadimuljono. Jadi tidaknya IKN, gak ada urusannya dengan program, kebijakan dan anggaran daerah Kaltim. Bagi masyarakat Kaltim, IKN itu anugerah. Mereka gembira dan sangat bersyukur. Dukung 1000 persen. Lepas adanya kontroversi secara nasional. Namun, gubernur Kaltim fokus bagaimana SDM rakyat Kaltim terus mengalami peningkatan yang pesat, infrastruktur jalan tembus ke 10 kabupaten/ kota, dari sini ekonomi akan tumbuh dan masyarakat Kaltim punya kesempatan yang sama untuk sejahtera.

Tahun ini, APBD Kaltim 22 T. Tepatnya 18 T sekian, karena sekitar 4 T itu punya kabupaten/kota melalui sharing pajak kendaraan bermotor atau BPKB. Dari 18 T sekian itu, 4 T untuk anggaran pendidikan dan 4 T untuk infrastruktur. 

Sekitar hampir 5 T untuk belanja pegawai. Untuk gaji dan tunjangan. Anggaran operaional pegawai sekitar 5 T. Total hampir 10 T. Besar sekali ya? Habis dong...? Itulah postur APBD di hampir semua kabupaten/kota dan provinsi. Bagaimana daerah mau maju jika 40-60 persen anggarannya dipakai untuk belanja pegawai dan operasionalnya? Program untuk rakyat hanya dapat sisa anggaran.

Di Jakarta, anggaran belanja pegawai mencapai 30 T. Ini untuk Gaji dan tunjangan. Operasional? Bisa lebih gede lagi. Ini dibuat pada masa Ahok. Harapannya, etos kerja pegawai DKI naik dan korupsi berkurang. Faktanya? Terserah anda yang menilai.

Di Kaltim, belanja operasional kena efisiensi. Gubernur mengambil kebijakan efisiensi operasional pegawai agar APBD provinsi bisa lebih banyak untuk membiayai program kerakyatan. Terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur, khususnya jalan.

Memang, jumlah penduduk Kaltim hanya 4, 1 juta jiwa. Tapi luas wilayahnya seluas wilayah pulau Jawa. 127 KM2. Ada ratusan KM2 jalan antar kabupaten/kota yang belum teraspal. Masih berupa jalan tanah. Berulangkali ganti gubernur, jalan masih tidak terurus. Inilah yang akan diselesaikan oleh Gubernur Rudy Mas'ud, doktor lulusan Universitas Mulawarman tahun ini berencana membangun 50 KM jalan yang masih berupa tanah.

Bagaimana dengan Jakarta? Luas wilayahnya hanya 661, 5 KM2 dengan infrastruktur yang sudah hampir nyaris sempurna. Akankah Jakarta menggartiskan biaya kuliah?

Jakarta punya APBD 91, 34 T. Kalau minimal 20 persennya dipakai untuk pendidikan, maka Jakarta punya anggaran sekitar 18 T. Pasti bisa gratiskan kuliah.

Saat ini, Jakarta sedang uji coba gratiskan 40 dari 338 SMA swasta. SMEA dan Madrasah Aliyah belum mendaoat bagian. Namanya juga masih uji coba. Ini merupakan langkah awal yang baik. Untuk gratiskan semua siswa SMA, SMEA, Aliyah dan biaya kuliah, Jakarta perlu studi banding ke Kaltim. Pramono Anung perlu ajak ngobrol Rudy Mas'ud. Setelah Parmono Anung, kedepan giliran Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat perlu ke Kaltim untuk belajar bagaimana bisa menggratiskan biaya kuliah hingga S3. 

Jakarta, 18 Mei 2025.

Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa