PANGKEP SULSEL– Transparansi program pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan dipercaya masyarakat. Pasalnya, seluruh anggaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari uang rakyat yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai program yang sedang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan oleh setiap OPD. Informasi mengenai besaran anggaran, lokasi kegiatan, target pembangunan, hingga hasil yang telah dicapai dinilai perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami pemanfaatan anggaran daerah.
Keterbukaan informasi juga diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan. Dengan mengetahui program yang sedang berjalan, warga dapat memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawasi agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Selain memperkuat kepercayaan publik, transparansi dinilai dapat mendorong setiap OPD untuk bekerja lebih profesional, efektif, dan bertanggung jawab. Penyampaian informasi melalui website resmi, media sosial, papan informasi, maupun forum dialog dengan masyarakat menjadi langkah yang dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan semakin terbukanya informasi pembangunan, diharapkan tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, pembangunan yang menggunakan anggaran publik pada hakikatnya merupakan amanah rakyat yang pelaksanaannya perlu diketahui, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pangkep 3 Juli 2027
Herman Djide
Ketua Jurnalis Nasional Indonesia ( JNI) Cabang Kabupaten Pangkep
