BARRU – Pemerintah Kabupaten Barru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan ini dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru pada Jumat (19/09/2025).
Penandatanganan ini dihadiri oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si, didampingi oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., bersama Ketua DPRD Kabupaten Barru, Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina yang diwakili oleh Wabup Abustan, menegaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS adalah instrumen krusial untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap selaras dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengapresiasi kolaborasi aktif dan konstruktif antara pimpinan dan anggota DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses pembahasan.
“Kolaborasi sehat antara eksekutif dan legislatif menjadi pondasi utama lahirnya kebijakan anggaran yang responsif dan tepat sasaran, ” ujar Bupati.
Wakil Bupati juga menekankan tantangan yang semakin kompleks di masa depan, termasuk stabilitas fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar setiap rupiah anggaran dikelola secara efektif untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen melakukan efisiensi belanja nonprioritas dan mengalihkannya ke belanja produktif. Hal ini termasuk memperkuat belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.
Dokumen kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).
Wabup berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025 dapat segera diserahkan agar program dan kegiatan prioritas bisa berjalan sesuai target pembangunan.
“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, eksekutif dan legislatif memikul tanggung jawab bersama untuk memastikan implementasi program pembangunan berjalan konsisten, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat Barru, ” tegasnya.
Menanggapi catatan dan rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD, Wakil Bupati Abustan menyatakan komitmen Bupati Andi Ina dan dirinya untuk menindaklanjuti seluruh masukan.
Ia juga menegaskan bahwa masukan tersebut adalah aspirasi rakyat yang diserap dan diperjuangkan oleh DPRD Barru, dan akan menjadi pedoman penting dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah daerah memastikan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan DPRD agar setiap kebijakan anggaran selaras dengan aspirasi rakyat dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Barru.
