MANOKWARI – Kabar gembira datang dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat. Sebanyak 16.000 mahasiswa dari perguruan tinggi swasta (PTS) di seluruh Tanah Papua kini berhak menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari pemerintah pusat. Ini merupakan langkah signifikan dalam membuka gerbang pendidikan tinggi bagi generasi muda di wilayah timur Indonesia.
“Kami sangat bersyukur, komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) benar-benar terasa di Tanah Papua. Beasiswa ini adalah bukti nyata kehadiran negara untuk memajukan sumber daya manusia di sini, ” ujar Kepala LLDikti Wilayah XIV, Suriel Mofu, di Manokwari pada Jumat (17/10/2025).
Dana sebesar Rp330 miliar dialokasikan setiap tahunnya untuk mendukung penuh pendidikan para mahasiswa penerima beasiswa. Dana ini mencakup bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, yang masing-masing sebesar Rp8 juta per orang per tahun, terhitung sejak semester I hingga akhir masa studi.
“Program ini lebih diprioritaskan bagi mahasiswa berprestasi yang menempuh pendidikan di PTS dalam kurun waktu 3-4 tahun belakangan, ” tambah Suriel.
Meski begitu, perjalanan menuju pemerataan akses pendidikan tinggi masih panjang. Dari total sekitar 60.000 mahasiswa PTS di enam provinsi Tanah Papua, masih ada 44.000 mahasiswa yang belum terjangkau beasiswa KIP Kuliah. LLDikti terus berupaya keras agar kuota beasiswa dapat ditingkatkan. “Tahun ini saja kami sudah menyalurkan 1.683 KIP Kuliah, dan kami telah mengajukan penambahan 4.200 beasiswa lagi untuk tahun depan. Kami berharap ini bisa terwujud, ” ungkapnya.
Menyadari keterbatasan tersebut, LLDikti Wilayah XIV juga mengajak pemerintah daerah di Tanah Papua untuk turut serta berperan aktif. “Kami mendorong pemerintah daerah agar menyediakan beasiswa tambahan, terutama bagi mahasiswa asli Papua (OAP) yang belum terakomodasi oleh KIP Kuliah, ” imbau Suriel.
LLDikti Wilayah XIV memiliki data lengkap mahasiswa di seluruh Tanah Papua yang siap menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang program beasiswa yang efektif dan tepat sasaran. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 92 persen mahasiswa asli Papua berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, sehingga uluran tangan pemerintah menjadi sangat krusial bagi mereka untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi.
“Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak OAP merasakan kehadiran negara dan tidak tertinggal dalam pembangunan. Jika pemerintah pusat berani mengalokasikan dana besar untuk mahasiswa Papua, sudah sepatutnya pemerintah daerah juga turut membantu anak-anaknya sendiri, ” tegas Suriel.
Suriel Mofu berharap, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua melalui akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan merata. (PERS)
