Al Haris Dikecam! Kerinci dan Sungai Penuh Dapat Jatah Bedah Rumah Paling Kecil APBD Provinsi Jambi 2025

KERINCI, JAMBI - Kekecewaan masyarakat Kerinci dan Kota Sungai terhadap Gubernur Jambi, Al Haris semakin tak terbendung. Setelah sebelumnya dua daerah ini hanya kebagian porsi paling kecil dalam APBD 2025 Provinsi Jambi, kini mereka lagi-lagi harus menelan pil pahit.

Kali ini, dalam program bedah rumah yang bersumber dari APBD Jambi 2025 senilai Rp11 miliar, Kerinci dan Sungai Penuh kembali menempati posisi buncit penerima bantuan paling sedikit se-Provinsi Jambi. Sementara kampung halaman Gubernur Jambi Al Haris, Kabupaten Merangin, justru mendapat alokasi terbanyak.

Sebaran kuota bedah rumah Pemerintah Provinsi jambi APBD 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Merangin: 86 unit (Rp1, 72 miliar)

2. Kabupaten Muaro Jambi: 61 unit (Rp1, 22 miliar)

3. Kabupaten Sarolangun: 56 unit (Rp1, 12 miliar)

4. Kota Jambi: 50 unit (Rp1 miliar)

5. Kabupaten Tebo: 50 unit (Rp1 miliar)

6. Kabupaten Batanghari: 44 unit (Rp880 juta)

7. Kabupaten Bungo: 40 unit (Rp800 juta)

8. Kabupaten Tanjab Timur: 51 unit (Rp1, 02 miliar)

9. Kabupaten Tanjab Barat: 51 unit (Rp1, 02 miliar)

10. Kabupaten Kerinci: 31 unit (Rp620 juta)

11. Kota Sungai Penuh: 30 unit (Rp600 juta)

Dua Kali Dikhianati, Syafri aktivis asal Kerinci menyebutkan bahwa mereka bukanlah boneka politik. Ia tak lagi mampu menyembunyikan kekecewaannya.

“Ini bukan soal angka. Ini penghinaan. Dua kali Kerinci dianaktirikan di APBD 2025. Dulu saat pembagian anggaran kabupaten/kota, kami paling kecil. Sekarang di bedah rumah pun kami paling kecil lagi. Apa kami ini rakyat kelas dua di mata Al Haris? dan kami bukan boneka politi Al Haris, "katanya, Senin (14/07/2025), dengan nada tinggi.

Menurut Syafri, Rp20 juta per unit rumah memang bermanfaat, tetapi jumlah unit yang diberikan terlalu sedikit untuk kebutuhan nyata masyarakat.

“Banyak rumah di bagian pelosok Kerinci yang tidak layak huni, namun kenapa cuma 31 unit yang dapat bantuan? Sementara Merangin, kampung halaman Al Haris, dapat 86 unit. Hampir tiga kali lipat. Ini jelas tak adil!” ungkap Syafri menambahkan.

Tak Ada Lagi Respek Buat Al Haris

Dari Sungai Penuh, suara lebih keras muncul. Fery, tokoh pemuda Kota Sungai Penuh menyatakan rasa hormat rakyat kepada Al Haris kini benar-benar hilang.

“Orang sini sudah tak respec lagi sama Al Haris. Katanya dia orang Kerinci. Tapi buktinya? Dua kali kami dipinggirkan. Ini bukan kebetulan, ini pola. Kalau bukan karena politik, lalu apa?” katanya lantang.

Fery menilai, jumlah 30 unit untuk Sungai Penuh hanya setara Rp600 juta. Angka yang disebutnya “terlalu kecil untuk sebuah kota yang masih banyak rumah kumuh dan tidak layak huni.

“Padahal orang Sungai Penuh juga bayar pajak. Kami juga rakyat Jambi. Kenapa kami terus-terusan diperlakukan seperti ini? Jangan cuma ingat kami waktu Pilkada, ” tegas Fery.

Tudingan Kepentingan Politik Mencuat

Fakta bahwa Merangin  tanah kelahiran Al Haris menerima jatah paling besar makin memperkuat dugaan publik soal aroma kepentingan politik di balik pembagian anggaran ini.

“Kalau alasannya Merangin paling banyak rumah tak layak huni, ayo buka datanya. Transparansi itu wajib. Ini uang rakyat, bukan uang gubernur, ” ujar Fery, yang juga pengamat kebijakan publik Jambi.

Fery mewanti-wanti, politisasi anggaran sosial seperti bedah rumah bisa menjadi bom waktu yang memicu kemarahan rakyat.

“Kalau rakyat merasa dianaktirikan, kepercayaan akan hilang. Bahkan gubernur pun bisa kehilangan dukungan di kampung halamannya sendiri, ” tegasnya.

Menurut Fery, program bedah rumah senilai Rp11 miliar semestinya berlandaskan kebutuhan nyata rakyat. Bukan sekadar angka di atas kertas atau alat balas budi politik.

“Setiap rumah yang dibantu dihargai Rp20 juta. Tapi kalau jatahnya hanya sedikit, apa artinya? Ini bukan cuma proyek, ini soal harga diri rakyat Kerinci dan Sungai Penuh, ” pungkasnya. (Sony)