BARRU– Kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 Pemerintah Kabupaten Barru memicu kecaman keras dari publik.
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Barru menyoroti lonjakan drastis pada alokasi dana untuk operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, menilai langkah tersebut tidak berempati dan kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran nasional.
Ketua LAKI Barru, Andi Agus Gengkeng, menyatakan keterkejutannya pada Kamis (9/10/2025) atas kenaikan anggaran yang dinilainya "fantastis" di tengah wacana efisiensi dan keterbukaan.
Kenaikan anggaran operasional menurut Andi Agus yang mencapai angka yang mencolok antara lain adalah:
- Anggaran Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah: Melonjak dari Rp 3, 8 miliar menjadi Rp 6, 0 miliar, atau meningkat sekitar 57, 28% (Rp 2, 1 miliar).
- Dana Penunjang Operasional: Bertambah dari Rp 2, 6 miliar menjadi Rp 4, 9 miliar, atau meningkat 85, 43% (Rp 2, 2 miliar).
Andi Agus Gengkeng mempertanyakan urgensi kebijakan ini, terutama mengingat kondisi sosial-ekonomi masyarakat Barru yang masih sulit.
"Pertanyaannya sederhana: di mana letak keberpihakan kepada masyarakat Barru yang masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja terbatas, sulitnya membayar BPJS, beasiswa, atau perbaikan infrastruktur?" tegasnya.
LAKI berpendapat bahwa keputusan menaikkan anggaran operasional pejabat secara signifikan ini "memberi kesan bahwa semangat efisiensi hanya sekadar instruksi Presiden tanpa direalisasikan dalam APBD."
Organisasi ini mendesak Pemda Barru untuk menunjukkan empati fiskal dengan mengutamakan alokasi anggaran bagi kepentingan rakyat, bukan mempertebal fasilitas pejabat.
Sikap Pemkab Barru ini dinilai berbanding terbalik dengan arahan dari pemerintah pusat. Hanya dua hari sebelumnya, pada Selasa (7/10/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyerukan agar praktik pemborosan anggaran di pemerintah daerah segera dihentikan.
Dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di Jakarta, Mendagri Tito menegaskan bahwa efisiensi belanja harus menjadi prioritas utama agar dana publik dialokasikan secara optimal untuk program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Kenaikan anggaran yang fantastis di Barru pun disorot sebagai contoh nyata praktik pemborosan yang bertentangan dengan semangat efisiensi yang didengungkan secara nasional.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Barru.
