BADUNG - Keterbatasan jumlah kantor Search and Rescue (SAR) di berbagai kabupaten dan kota menjadi salah satu 'pekerjaan rumah' terbesar yang kini dihadapi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, secara gamblang menyampaikan adanya ketidakseimbangan mencolok antara luas wilayah Indonesia yang mencapai 5 juta kilometer persegi dengan ketersediaan unit SAR.
Bayangkan saja, kata beliau, satu kantor SAR di Bali saja harus mencakup wilayah seluas 5.000 kilometer persegi. Sementara di Maumere, satu kantor harus mengemban tugas di area hampir 18.000 kilometer persegi. "Jadi luas wilayah kita ini luar biasa, padahal jumlah kantor kita tidak seimbang, " ungkap Mohammad Syafii saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Basarnas Bali, Kupang, Mataram, dan Maumere di Badung, Bali, pada Kamis (16/10/2025).
Saat ini, Basarnas mengoperasikan 45 kantor SAR besar, 90 pos, dan 70 unit siaga. Namun, jika mengacu pada harapan masyarakat yang menginginkan setidaknya satu kantor SAR di setiap kabupaten/kota, maka kebutuhan idealnya adalah 552 kantor SAR. Ini adalah angka yang sangat jauh dari realitas saat ini.
Beliau mencontohkan betapa sulitnya proses penambahan kantor SAR. "Kita mau menambah dua kantor saja di Solo dan Banyuwangi disetujui berapa lama itu, berapa tahun, hampir 4 tahun. Jadi andai saja kita satu tahun tambah satu kantor SAR, butuh waktu 500 tahun lebih, itu tantangan yang kita hadapi, " ujar Mohammad Syafii dengan nada prihatin.
Menyikapi kondisi ekonomi yang ada, Kepala Basarnas mengajak seluruh jajarannya di daerah untuk melakukan pemetaan prioritas. Langkah ini penting untuk menentukan kabupaten mana yang paling mendesak membutuhkan kantor SAR baru, sebelum akhirnya diajukan ke pusat. "Kita lakukan asesmen, mana yang dijadikan kantor SAR A, mana kantor SAR B, mana yang kita jadikan pos, karena itu memang keinginan kebutuhan masyarakat, soal dituruti atau tidak itu urusan nanti, " jelasnya.
Beliau menekankan pentingnya berpikir proaktif terhadap kebutuhan. "Jadi jangan sampai kita tidak pernah berpikir kebutuhan kita, kita berpikir tentang sarana-prasarananya, kita berpikir tentang sumber daya manusianya, " tegas Mohammad Syafii.
Selain persoalan unit kantor, Kepala Basarnas juga menyoroti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Idealnya, Basarnas membutuhkan sekitar 29.000 personel, namun saat ini baru terisi sekitar 6.500 personel. Kesenjangan ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan operasional.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Mohammad Syafii menjamin bahwa Basarnas akan tetap berupaya optimal dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu pencarian dan pertolongan. Bahkan, jika ada kebutuhan mendesak di suatu daerah, anggaran akan diupayakan untuk dialokasikan. "Jadi kalau benar itu tidak aman (ada alut bermasalah) sampaikan saja, tidak amannya bagaimana, seperti di Maumere punya kapal, terus ditarik ke Makassar, saya tidak tahu ini, apakah memang sudah tidak efektif di sana dan kalau digeser, kemudian yang diharapkan apa, misalnya RIB atau RBB saya minta didalami, " ujar Kepala Basarnas Muhammad Syafii, menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti setiap isu demi peningkatan kinerja. (PERS)
