JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) alias Whoosh disebut proyek ambisius karena infrastruktur transportasi besar pertama di Asia Tenggara, dengan teknologi canggih dari Tiongkok.
Tujuan utama proyek tersebut untuk modernisasi transportasi, efisiensi waktu tempuh hingga 350 km/jam dan meningkatkan konektivitas, menandai pencapaian sejarah dalam transportasi nasional.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (2014–2015) menolak proyek kereta cepat karena belum menjadi prioritas nasional. Jonan telah menginformasikan kepada Presiden Jokowi bahwa proyek ini tak visible serta tak memberikan keuntungan.
Jonan terkena reshuflle kabinet sebelum selesai masa jabatannya. Jokowi mengganti Jonan dengan Budi Karya Sumadi. Kemudian, Indonesia saat itu membatalkan proyek kereta cepat dengan pemerintah Jepang dan beralih ke China.
Kereta cepat Whoosh yang beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, kini menjadi sumber kontroversi karena pembengkakan biaya dan beban utang yang besar
Whoosh kembali menuai perhatian berbagai kalangan setelah Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kewajiban pembayaran utang proyek tersebut.
Purbaya menegaskan, Danantara mampu menanggung beban utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
"Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk nutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat, " jelasnya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025)
Total investasi proyek mencapai sekitar 7, 27 miliar dolar AS atau setara Rp120, 38 triliun.
Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 lalu sempat mengakui mega proyek itu memang menjadi bom waktu bagi perseroan karena KAI turut menanggung beban utang proyek kereta cepat.
Opsi pelimpahan kepada KAI belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.
Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir, menolak opsi pembayaran utang menggunakan dividen yang dihimpun dari BUMN
"Nggak ada buat bayar utang, ini semuanya untuk investasi, " kata Pandu di Hotel Luwansa Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibangun pada 2016 menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, proyek bermasalah.
Bahkan, Ia menegaskan proyek tersebut barang busuk ketika diambil alih olehnya sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kereta Cepat yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2021 lalu.
"Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang, " katanya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Utang proyek ambisius di era Presiden ke-7 Joko Widodo yang kini belum tuntas jadi beban baru Negara
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menyatakan proyek yang berubah dari Jepang ke China karena keputusan politik menjadi akar masalah dalam pembiayaan kereta cepat Whoosh
Agus, mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) audit proyek tersebut karena ditemukan banyak keanehan, sehingga wajar jika publik menduga adanya korupsi.
"Ya audit pasti sudah dilakukan BPK dan BPKP, " ujar Agus di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Seperti kita ketahui bahwa tiga pekan sebelum resmi diluncurkan, publik diberi kesempatan untuk merasakan dan menjajal kereta cepat Whoosh secara gratis. Dan kini Bom Waktu Utang Whoosh, Publik Tuntut Tanggung Jawab Siapa
