JAKARTA – Sebuah langkah strategis diambil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mempererat kerja sama. Keduanya bersepakat untuk meningkatkan sinergi dalam mengawal jalannya program-program prioritas pemerintah, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi bangsa.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis di Jakarta pada Selas (14/10/2025), BPK menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sebagai fondasi kesuksesan kebijakan nasional. Hal ini mencakup sektor-sektor vital seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air yang sangat krusial bagi keberlangsungan negara.
Ketua BPK, Isma Yatun, menyampaikan komitmen lembaganya untuk menjaga prinsip akuntabilitas dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan. Ia juga menyambut baik terjalinnya sinergi dengan MPR.
“Kami sangat berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik, ” ujarnya saat menerima kunjungan Ketua MPR beserta jajaran di Kantor BPK.
Menurut Isma, penguatan koordinasi antar lembaga negara merupakan elemen krusial dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia pribadi merasa sangat menghargai dan mengapresiasi kunjungan Ketua MPR yang dinilai memberikan banyak motivasi dan masukan berharga bagi BPK.
“Beliau banyak memberikan motivasi dan masukan yang sangat berarti bagi kami, ” kata Isma.
Senada dengan itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan pandangannya bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki peran strategis dalam memastikan program-program prioritas nasional berjalan efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan. Ia melihat pemeriksaan BPK sebagai dorongan vital untuk efektivitas program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden.
“Pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, efektivitas program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan BPK mengapresiasi itu, ” ujar Ahmad Muzani.
Ahmad Muzani menambahkan bahwa sinergi antara BPK dan MPR sangat dibutuhkan untuk menjamin implementasi kebijakan strategis pemerintah benar-benar membawa perubahan positif bagi masyarakat. Ia menyoroti program ketahanan pangan, energi, dan air yang harus terbukti efektif berkat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, menjadikan BPK sebagai salah satu pilar kesuksesan Indonesia dalam proses berbangsa dan bernegara.
Pertemuan ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara kedua lembaga negara yang memegang peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Silaturahmi ini kami lakukan untuk memastikan MPR dan BPK berjalan sesuai konstitusi. Dengan demikian, negara akan kuat, pemerintah akan efektif, dan ideologi negara akan semakin diterima sebagai ideologi bersama, ” pungkas Ahmad Muzani. (PERS)
