BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung dalam Rapat Paripurna yang membahas tiga rancangan penting daerah, yakni Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2029, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Senin (4/8), dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Turut hadir Forkopimda, Sekda Badung I.B. Surya Suamba, jajaran pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, direktur BUMD, serta tenaga ahli Fraksi dan DPRD Badung.
Dalam kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD Badung yang telah memberikan pandangan konstruktif dan menyatakan persetujuan terhadap dua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, serta menyepakati perubahan KUA dan PPAS 2025. Menurutnya, kesepahaman tersebut menegaskan adanya keselarasan visi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan, termasuk penguatan PAD dan kebijakan keuangan daerah berbasis tata kelola pemerintahan yang kompeten dan digital.
“Persetujuan Dewan ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan dan komitmen bersama terhadap arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kompeten, dan berbasis digital, ” ujar Bupati Adi Arnawa.
Lebih lanjut, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa prioritas pembangunan Badung lima tahun mendatang akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur untuk memperkuat daya dukung (carrying capacity) Badung sebagai destinasi wisata unggulan. Ia menargetkan hingga akhir tahun 2026, sejumlah proyek strategis akan tuntas, seperti pembangunan jalan lingkar barat menuju Uluwatu, jalur Uluwatu–Lingkar Selatan melewati Savaya, Melasti, hingga Siligita untuk mengurai kemacetan di kawasan GWK.
Selain itu, pembangunan ruas jalan dari Berawa menuju Uma Alas, Kedampal hingga Jalan Teuku Umar Barat juga menjadi prioritas.
“Kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin akan ada perubahan signifikan. Setidaknya kita bisa melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan, ” terangnya.
Tak hanya infrastruktur darat, Pemkab Badung juga tengah menyiapkan sistem transportasi laut seperti water taxi sebagai upaya menghadirkan moda transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. Program ini akan terintegrasi dengan penataan kawasan pesisir, termasuk proyek penataan Pantai Kuta yang akan dilanjutkan ke Pantai Canggu pada tahun 2026.
“Ke depan dari bandara tidak perlu lagi lewat jalur darat, cukup dengan transportasi laut langsung bisa ke Canggu, ” jelasnya.
Bupati Adi Arnawa juga mengapresiasi berbagai saran dan masukan kritis dari Fraksi-Fraksi DPRD Badung yang dinilainya konstruktif untuk memperkuat kebijakan daerah, baik dalam hal pengelolaan PAD maupun peningkatan pelayanan publik.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas komitmen dan kesungguhannya dalam melakukan pendalaman terhadap kedua Ranperda serta kebijakan keuangan daerah. Semoga kita bersama dapat mewujudkan masyarakat Badung yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban, ” pungkasnya. (Tim)
