Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, KPK Periksa Tajudin Noor Mantan Sekper PT Pertamina

3 hours ago 2

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya tak main-main dalam membongkar dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero). Terbaru, lembaga antirasuah ini mendalami detail proses pengadaan tersebut melalui pemeriksaan mantan Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Pertamina (Persero), Tajudin Noor (TN), pada Kamis (16/10/2025).

Informasi ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta pada Jumat. Ia menjelaskan bahwa fokus pendalaman kali ini adalah pada alur dan tahapan pengadaan LNG yang krusial itu.

“Saksi didalami terkait dengan proses-proses pengadaan dari LNG tersebut, ” ujar Budi Prasetyo.

Pendalaman materi yang serupa juga rupanya telah dilakukan KPK kepada saksi lain, yakni TAH, yang menjabat sebagai Business Development Manager PT Bayu Buana Gemilang. Keberadaan saksi-saksi ini tentu menjadi kunci penting dalam mengungkap tabir dugaan rasuah ini.

Kasus ini sendiri sudah bergulir sejak KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan pada 6 Juni 2022. Puncaknya, pada 19 September 2023, mantan Dirut Pertamina periode 2011–2014, Karen Agustiawan, ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat, sebuah angka yang sangat fantastis.

Perjalanan hukum Karen Agustiawan pun cukup panjang. Ia sempat divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024. Namun, Mahkamah Agung pada 28 Februari 2025 justru memperberat vonisnya menjadi 13 tahun penjara. Keputusan ini tentu menjadi pukulan berat bagi terpidana.

Tak berhenti di situ, KPK kembali menunjukkan keseriusannya dengan menetapkan dua tersangka baru pada 2 Juli 2024. Keduanya adalah mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. Penahanan terhadap kedua tokoh ini dilakukan KPK pada 31 Juli 2025, menandakan babak baru dalam penyelidikan kasus yang melibatkan banyak pihak ini.(PERS

Read Entire Article
Karya | Politics | | |