Kabupaten Semarang - Ribuan warga di Kabupaten Semarang terpaksa gigit jari. Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Jatijajar, Kecamatan Bergas, resmi menghentikan sementara operasional dapur layanan gizinya sejak 14 Desember 2025. Penyebabnya, dana bantuan pemerintah yang vital untuk keberlangsungan program ini belum juga cair.
Keputusan pahit ini tertuang dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani Kepala SPPG Jatijajar, Muhammad Taufiq Bashir, S.Sos, pada Senin (15/12/2025). Laporan mengenai kendala pencairan dana yang menghambat operasional vital ini telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak berwenang lainnya.
Muhammad Taufiq Bashir mengungkapkan rasa frustrasinya saat dihubungi media Indonesiasatu.co.id, Kamis (18/12/2025) melalui telepon WhatsApp. "Kami sudah mengajukan proposal tiga minggu lalu, namun dana tersebut belum juga cair. Sampai hari ini, tercatat ada 13 dapur gizi di Kabupaten Semarang yang belum beroperasi, " ujarnya dengan nada prihatin.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan ini bukan karena penolakan proposal, melainkan proses pencairan dana dari pemerintah pusat yang tidak dilakukan serentak.
"Kami tidak bisa memastikan kapan dana itu bisa cair, karena pencairan dari pemerintah pusat tidak dilakukan serentak. Ada yang cair sekarang, ada yang cair kemarin, jadi semuanya tidak pasti, " keluhnya.
Lebih lanjut, Taufiq memaparkan bahwa pengajuan dana untuk dapur-dapur yang terdampak dilakukan melalui koordinator wilayah (korwil) Jawa Tengah. Data tersebut kemudian diisi ke dalam sistem dan dikirimkan ke BGN pusat untuk segera diproses. Namun, hingga kini, harapan untuk operasional kembali berjalan masih tertunda.
Dampak penghentian operasional ini sangat terasa. Sebanyak 2.602 penerima manfaat di dapur SPPG Jatijajar kini kehilangan akses terhadap makanan bergizi yang sangat mereka butuhkan. Situasi ini tak hanya memberatkan penerima manfaat, tetapi juga para relawan yang tak bisa bekerja dan tak menerima upah.
"Kami sangat berharap agar masyarakat bisa memahami kendala ini. Kami ingin kembali beroperasi, karena selain penerima manfaat yang terganggu, relawan kami juga tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan gaji, " ungkap Taufiq dengan penuh harap.
Pihak SPPG Jatijajar terus berupaya mengoordinasikan kendala pencairan dana ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengisian link data melalui korwil Jawa Tengah diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dan mengembalikan operasional dapur gizi ke jalur semestinya.
Di tengah ketidakpastian ini, Taufiq menyampaikan pesan kepada masyarakat penerima manfaat. Ia memohon pengertian dan kesabaran atas situasi yang terjadi.
"Kami ingin agar masyarakat bisa mengerti bahwa kondisi ini bukan keinginan kami. Kami sangat berharap situasi ini segera pulih agar layanan gizi bisa kembali berjalan dengan baik, " tuturnya, seraya menambahkan bahwa pada akhir tahun akan ada proses pengembalian sisa dana ke BGN. (Aktivis)
