Defisit Anggaran Berkurang Hampir 100 Milyar berkat Efisiensi, Pengendalian Cashflow serta Penambahan PAD

4 hours ago 3

PANGANDARAN JAWA BARAT – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja fiskal yang positif di tengah tekanan keuangan akibat penurunan Dana Transfer Tahun Anggaran 2026 dari pemerintah pusat sebesar Rp144 miliar. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Pangandaran berencana menurunkan defisit anggaran hingga sekitar Rp70 miliar dan tetap menjaga stabilitas pembangunan daerah.

Sementara, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, mengungkapkan bahwa upaya penyehatan fiskal telah dimulai sejak awal tahun 2025 dengan menekankan pada efisiensi belanja daerah, pengendalian arus kas (cashflow), serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tahun 2025 ini menjadi awal penyehatan fiskal. Defisit kita berkurang hampir Rp100 miliar, berkat Efisiensi, Pengendalian Cashflow, serta penambahan PAD "kata Iwan M Ridwan", Ketua Banggar DPRD Pangandaran saat diwawancarai beberapa awak media di kediamannya Resto Arkansa Pujasera sebelah RSUD Pandega Pangandaran, Sabtu (18/10/2025). 

Menurutnya, meski Dana Transfer dari pusat berkurang, namun Pemerintah Daerah tetap memiliki kemampuan membayar kewajiban dan utang tanpa mengganggu Stabilitas Ekonomi Daerah dan langkah pembayaran utang dilakukan secara bertahap agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya fokus utama Pemerintah Daerah di tahun depan adalah menurunkan Defisit hingga mencapai angka minimal Rp70 miliar, di sisi lain, pembangunan tetap mendapat porsi penting dengan alokasi anggaran pembangunan sekitar Rp100 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk proyek-proyek strategis, termasuk penguatan layanan kesehatan masyarakat, yang mana“Pembangunan fasilitas kesehatan seperti Poli Jantung dan Unit Cuci Darah di RSUD Pandega tetap berjalan, dan segera akan diresmikan. 

Disisi lain, sebagai wujud nyata peningkatan pelayanan publik, Pemkab Pangandaran akan meresmikan layanan Hemodialisa (cuci darah) di RSUD Pandega Pangandaran pada 23 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke-13. 

Sementara, mulai tanggal 23 Oktober 2025 nanti, Warga Pangandaran yang mau Cuci Darah tidak perlu lagi ke Purwokerto ataunpun ke Banjar karena Layanan sudah tersedia dan dapat menggunakan BPJS "kata Iwan".

Selain itu, pembangunan Poli Jantung juga tengah dilakukan dan ditargetkan selesai tahun ini. Pemkab bahkan tengah menyiapkan Dokter Spesialis Jantung untuk memperkuat layanan RSUD Pandega.

Meski fokus utama diarahkan pada efisiensi fiskal, pembangunan infrastruktur tetap berlanjut...ya salah satunya adalah Proyek Jembatan penghubung Nusawiru SodongKopo, yang akan memperkuat konektivitas lintas pantai selatan di 
kawasan wisata Nusa Wiru hingga Batu Karas, yang mana proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025.

Pada tahun 2026, pemerintah juga akan menaikkan status sejumlah Jalan Desa menjadi Jalan Kabupaten dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

Sementara penurunan dana Transfer dari Pusat harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan memperkuat disiplin anggaran, karena penurunan dana ini tidak hanya terjadi di Pangandaran, tapi di seluruh Indonesia. Yang penting bagaimana pemerintah daerah mampu menyikapi situasi ini dengan bijak — melakukan efisiensi tanpa memangkas pelayanan dasar masyarakat "katanya".

Iwan pun menambahkan, kami DPRD Kabupaten Pangandaran akan memperkuat fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami akan terus mengawal agar program prioritas tetap dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Jangan sampai alasan penghematan justru menghambat akses publik terhadap layanan dasar. 

Iwan pun menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi keuangan dengan tema pembangunan“Penyehatan Fiskal dan Penguatan Pelayanan Publik "katanya".

Tambah Iwan“Tema pembangunan tahun 2026 bukan hanya soal Pembangunan Fisik, akantetapi bagaimana menjaga keseimbangan Fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat, yang mana Pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama "ujarnya".  (Hrs)

Read Entire Article
Karya | Politics | | |