DENPASAR - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, tengah gencar mengupayakan pemerataan akses keuangan, khususnya dalam bentuk pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini menjadi prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengungkapkan hal ini usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat. Acara yang dihadiri para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto.
Pertemuan strategis tersebut mengusung tema krusial, "Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah". Fokus utamanya adalah untuk menjembatani kesenjangan inklusi akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta wilayah perkotaan dan pedesaan.
Arya Wibawa menjelaskan bahwa melalui berbagai dinas terkait seperti Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Pemerintah Kota Denpasar secara aktif menggali potensi UMKM. Tujuannya adalah agar setiap UMKM yang potensial dapat terdata dengan baik dan terjangkau oleh program-program TPAKD Kota Denpasar.
"Saat ini, tercatat ada 32.626 UMKM yang terdaftar di Kota Denpasar berdasarkan data rekap terakhir pada Juli 2024. Angka ini akan terus kami dorong untuk dapat memanfaatkan berbagai program Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP), khususnya di bidang pertanian, serta program pelatihan dan pengembangan UMKM, " ujar Arya Wibawa. Ia menambahkan bahwa pembiayaan ini akan diprioritaskan bagi pelaku usaha perempuan dan penyandang disabilitas.
Selain itu, inisiatif Gerakan Bangkit Pasar Digital (Gerbang Padi) yang berada di bawah naungan Perumda Pasar juga menjadi sorotan. Program ini menargetkan peningkatan transaksi menggunakan metode pembayaran digital QRIS, sejalan dengan transformasi digital yang semakin masif.
Komitmen Pemkot Denpasar untuk terus berupaya melakukan pemerataan akses dan edukasi keuangan tidak main-main. "Melalui program-program yang dirancang secara spesifik sesuai segmen, kebutuhan, dan bidang usaha, kami bertekad untuk terus bekerja keras secara masif dan konsisten. Kami ingin memastikan pemerataan akses keuangan benar-benar terwujud di seluruh penjuru Kota Denpasar, dan kami sangat berharap seluruh elemen masyarakat dapat memanfaatkan program-program ini secara optimal, " tegas Arya Wibawa.
Dalam arahannya, Menteri Airlangga Hartanto menekankan betapa pentingnya pemerataan akses keuangan hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Hal ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan UMKM yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro nasional.
"Pemerataan akses keuangan bukan sekadar urusan teknis semata, namun lebih jauh lagi merupakan wujud nyata dari keadilan sosial. Oleh karena itu, kami sangat mendorong seluruh kepala daerah untuk jeli melihat potensi UMKM di wilayah masing-masing agar mereka dapat dengan mudah mengakses pembiayaan, " pungkas Airlangga Hartanto. (PERS)
